Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Buka Peluang Usung Capres-Cawapres dari Luar, KIB Ogah Asal Ambil Figur Hasil Survei

Buka Peluang Usung Capres-Cawapres dari Luar, KIB Ogah Asal Ambil Figur Hasil Survei Arsul Sani. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) membuka peluang mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di luar koalisi. Siapapun yang memenuhi kriteria KIB kesempatan untuk bergabung.

Namun Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, semangat partai politik tidak hanya ingin mengusung begitu saja tokoh yang kuat di survei sebagai capres dan cawapres. Apalagi bila nama-nama tokoh tersebut sudah dikondisikan agar memiliki elektabilitas tinggi.

"Parpol tidak ingin orang itu hanya karena surveinya tinggi, ini pendapat Arsul Sani lho bukan KIB, maka parpol itu menurut saya tidak ingin hanya karena orang itu diciptakan satu situasi di mana surveinya tinggi terus ada dalam tanda kutip pemodalnya terus kita ambil itu," ujar Arsul kepada wartawan, dikutip Kamis (9/6).

Orang lain juga bertanya?

Arsul menegaskan, orang yang belum masuk partai politik tidak bisa begitu saja diusung sebagai capres dan cawapres. Arsul menyinggung dalam konstitusi yang bisa mengusung capres dan cawapres adalah partai politik.

"Jadi tidak bisa orang itu belum masuk ke partai politik nah langsung dari capres atau cawapres. Itu semangat yang ada dari partai partai saya kira itu," kata dia.

Kendati begitu, KIB tetap membuka peluang tokoh di luar koalisi untuk menjadi capres-cawapres. Untuk saat ini, calon kuat capres-cawapres dari internal KIB adalah tiga ketua umum. Yaitu Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa.

"Nama yang terkuatnya ya ketua umum partai itu pak Airlangga, pak Zul sama pak Suharso salah satu jadi capres, yang kedua cawapres yang kedua ketua tim pemenangan," kata Arsul.

Zulkifli Hasan Soal Capres KIB: Ganjar dan Anies Bisa, Airlangga Layak

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan jika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terbuka untuk seluruh figur capres bahkan dari luar partai. Termasuk nama seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan Zulkifli hasan hanya untuk menegaskan bahwa KIB belum menentukan siapa kandidat yang akan diusung. Termasuk meluruskan isu terbentuknya KIB untuk mengusung nama seperti Ganjar maupun Anies sebagai kandidat capres.

"Jangan-jangan ini koalisi untuk Pak Ganjar, oh bisa juga, ada lagi yang tanya pak jangan-jangan ini koalisi untuk Pak Anies? Bisa juga, kok semua bisa? Karena kami memang belum membicarakan soal capres dan cawapres," kata Zulkifli Hasan dalam acara Silaturahmi Nasional KIB di Jakarta, Sabtu, (4/6).

Karena KIB belum membahas sosok Capres diusung pada Pilpres 2024, Zulkifli HAsan lantas mempersilakan apabila Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto dan Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa apabila ingin menjadi kandidat.

"Ada teman-teman katanya Pak Airlangga mau jadi capres, saya jawab layak pantas. Ketua partai pemenang nomor dua Pak Airlangga layak jadi capres, Pak Suharso Ketua Umum PPP ditanya layak juga jadi capres atau cawapres," ucap Zulkifli.

Kendati demikian, Zulkifli memastikan jika KIB ke depan sudah memiliki rencana untuk mendorong munculnya tiga pasangan calon (paslon) untuk Pilpres 2024 mendatang.

"Kita mendorong agar sekurang-kurangnya ada tiga calon ada pada Pilpres mendatang," kata Zulkifli.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Parpol Baru Peserta Pemilu 2024 Tak Bisa Daftarkan Capres-Cawapres, Ini Penjelasan KPU
Parpol Baru Peserta Pemilu 2024 Tak Bisa Daftarkan Capres-Cawapres, Ini Penjelasan KPU

Aturan ini, kata dia termuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Umum pasal 226.

Baca Selengkapnya
Enam Partai Ini Tak Bisa Usulkan Capres-Cawapres pada Pemilu 2024
Enam Partai Ini Tak Bisa Usulkan Capres-Cawapres pada Pemilu 2024

Logo partai-partai ini tidak akan ada pada surat suara Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Ini Syarat Parpol Daftarkan Capres-Cawapres pada Pilpres 2024
Ini Syarat Parpol Daftarkan Capres-Cawapres pada Pilpres 2024

Ada 18 partai politik yang lolos verifikasi untuk ikut dalam pesta demokrasi lima tahun mendatang.

Baca Selengkapnya
Tak Harus dari Partai Koalisi, Ini Syarat Cawapres Anies Baswedan Versi PKS
Tak Harus dari Partai Koalisi, Ini Syarat Cawapres Anies Baswedan Versi PKS

PKS tidak memaksakan cawapres Anies Baswedan harus dari partai Koalisi Perubahan. Namun sosok yang dipilih harus bisa menaikkan elektoral capres.

Baca Selengkapnya
KPU Tak Persoalkan Identitas Kepartaian Gibran Sebagai Syarat Jadi Cawapres
KPU Tak Persoalkan Identitas Kepartaian Gibran Sebagai Syarat Jadi Cawapres

KPU akan hanya memeriksa hal-hal yang dipersyaratkan saja sebagai seorang calon presiden atau wakil presiden.

Baca Selengkapnya
MK Ubah Syarat Pilkada, Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi DPRD
MK Ubah Syarat Pilkada, Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi DPRD

Putusan MK itu membuat partai politik tidak meraih kursi di DPRD dapat mengusung calon di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Begini Putusan Baru MK soal Pilkada, Syarat Calon Kepala Daerah
Begini Putusan Baru MK soal Pilkada, Syarat Calon Kepala Daerah

Putusan ini menjadi polemik karena dibacakan beberapa hari jelang pendaftaran calon kepala daereah 27 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ekspresi Anggota KPU Respons Putusan MK Terbaru Soal Pilkada
VIDEO: Ekspresi Anggota KPU Respons Putusan MK Terbaru Soal Pilkada "Mau Tidak Mau"

KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya
MK Ubah Syarat Pilkada, PDIP Sebut Bentuk Kemenangan Lawan Strategi Kotak Kosong Oligarki
MK Ubah Syarat Pilkada, PDIP Sebut Bentuk Kemenangan Lawan Strategi Kotak Kosong Oligarki

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan, keputusan itu bentuk kemenangan melawan oligarki.

Baca Selengkapnya
Anas Sindir Capres Merasa Dijiegal: Kalau Koalisi Tak Cukup Bukan Penjegalan
Anas Sindir Capres Merasa Dijiegal: Kalau Koalisi Tak Cukup Bukan Penjegalan

"Jadi saya tegaskan, saya melihat tidak ada bacapres yang dijegal secara tidak wajar di luar jalur politik," kataAnas.

Baca Selengkapnya
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, PPP: Lagi-lagi Memberikan Kejutan di Detik Menuju Pencalonan
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, PPP: Lagi-lagi Memberikan Kejutan di Detik Menuju Pencalonan

"Hari ini juga ada putusan yang mengejutkan," kata Awiek

Baca Selengkapnya