Buka rekening sumbangan kampanye, tim bendahara Jokowi akui bidik taipan
Merdeka.com - Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin, telah meluncurkan nomor rekening untuk menampung dana kampanye. Tidak ada target dana kampanye yang dikumpulkan.
"Targetnya efisien mungkin. Kalau 2014 (Pilpres 2014) punya pengalaman Rp 300 miliar. Sebagian besar dana sumbangan, dana gotong royong masyarakat," ucap Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf, Wahyu Sakti Trenggono di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (16/10).
Meski pasangan Jokowi-Ma'ruf didukung sembilan partai politik, pihaknya tak akan membebani partai dengan kewajiban memberi sumbangan dana kampanye Pilpres. Sebab, partai juga memiliki kebutuhan lain untuk Pemilu 2019.
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Bagaimana cara Jokowi meyakinkan 'family office' untuk berinvestasi di Indonesia? 'Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin,' ujar Luhut.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
Salah satu cara menggalang dana dengan menjual program dan keberhasilan Jokowi untuk meyakinkan para donatur. Pihaknya tidak malu-malu mengakui membidik sumbangan dari para taipan di Indonesia. Namun, dia tidak menyebut nama-nama taipan yang bakal didekati.
"Kita akan jual program Pak Jokowi. Terutama para taipan. Mereka kan bekerja di sini dengan kebijakan yang sudah beliau lakukan kan akan mempermudah. Contoh, soal infrastruktur. Itu kan bukan hanya soal pembangunan tapi juga ada implikasi secara tidak langsung. Mempermudah akses masyarakat, investor juga akan lebih tertarik. Dengan program itu mereka akan berpartisipasi," ungkap Wahyu.
Dia menuturkan, dana awal yang dilaporkan ke KPU berasal dari perusahaan yang terafiliasi dengan pihak internal Jokowi-Ma'ruf. "Ada juga dari partai, seperti PDIP sebagai pemegang saham terbesar," tuturnya.
Tim bendahara TKN melibatkan beberapa pengusaha untuk menggalang dana. Semisal Ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani, Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia, dan Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir.
"Kita akan manfaatkan. Misal, kita bikin malam dana, kita minta Roslan bantu undang teman-teman pengusaha," kata Wahyu.
Dia memastikan tidak ada dana dari pihak asing yang masuk. Tim bendahara akan melakukan pengecekan pihak-pihak yang memberikan sumbangan pendanaan.
"Yang diatasnamakan pihak Indonesia siapa misalnya, perorangan, kalau perorangan ada batasan Rp 2,5 miliar. Tapi yang bersangkutan akan kita cek. Rekam jejaknya, bagus atau enggak. Kalau enggak kita serahkan ke negara. Tim kita cukup ketat," ucapnya.
Tak ada timbal balik
Wakil Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf, Rerie Lestari Moerdijat menambahkan, pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak bank untuk membantu menelusuri jika ada sumbangan dana kampanye dari pihak yang tidak jelas.
Dia mencontohkan saat Pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menyerahkan dana kampanye Rp 6 miliar ke negara. Alasannya tak jelas asal-usulnya. Kebijakan itu akan kembali diterapkan pada Pilpres 2019.
"Total 6 miliar dikembalikan ke kas negara. Kan enggak boleh (dikembalikan ke pengirimnya). Harus dikembalikan ke kas negara sesuai aturannya," ungkap Rerie.
Rerie menekankan pada para donatur bahwa sumbangan atau donasi tidak boleh diikuti dengan kepentingan lain. Sebab, TKN Jokowi-Ma'ruf tidak menjanjikan timbal balik kepada para donatur.
"Buat semua yang memberikan donasi, tidak ada dalam artian keharusan diberikan komitmen dari tim (timbal balik), tidak ada seperti itu. Makanya dibuka ke publik seperti ini."
Meski begitu dia meyakini para donatur yang menyumbang pada Jokowi tidak meminta imbalan. Itu dirasakan sejak 2014.
"Tidak ada tuh, tidak ada. Apalagi beliau (tunjuk gambar Pak Jokowi). Kan bisa dilihat. Hari ini bisa dilihat, yang punya kasus besar, kena kasus. Yang dianggap dulu punya hubungan, kena kasus saja. Nyatanya (Jokowi) bersih, transparan," katanya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rieke mengaku tidak khawatir kunjungan Jokowi akan menggerus suara PDIP di Jateng.
Baca SelengkapnyaPengamat Politik Ujang Komarudin menilai, Jokowi tidak perlu untuk cawe-cawe
Baca SelengkapnyaKunto menerangkan, dengan menunjuk relawannya, Jokowi juga tidak harus konsultasi dengan pimpinan parpol jika ingin mengambil kebijakan di Kominfo.
Baca SelengkapnyaSelain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kepada relawan bahwa sebenarnya politik tidak mesti dibuat rumit dan saling bertentangan.
Baca SelengkapnyaRoy menegaskan bahwa penyaluran bansos merupakan kewenangan pemerintah untuk membantu rakyat.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaNiat pensiun dari percaturan politik Tanah Air, Jokowi malah muncul kembali di Pilkada 2024 dengan 'open jastip' dukungan kepada calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaWamendes PDTT Paiman Raharjo memberikan klarifikasi terkait video viral yang mengklaim dirinya kampanyekan Gibran
Baca SelengkapnyaJokowi berbicara soal rencana turun gunung untuk kampanye di Pemilihan Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya