'Bukan KMP, justru relawan dan PDIP yang jadi pengganggu Jokowi'

Merdeka.com - Koordinator Jaringan Nasional Relawan Aswaja Arief Rahman meminta siapa pun relawan atau bahkan pihak dari PDIP, diharapkan untuk berhenti melakukan tekanan politik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran kabinet kerjanya. Dirinya juga berharap agar PDIP sebagai partai utama pengusung Jokowi-JK, tidak memaksakan kehendak hanya karena kurangnya jatah orang-orang mereka di kabinet pemerintahan.

"Kami mengimbau kepada semua kelompok relawan, terutama kepada elite-elite PDIP untuk berhenti menekan Jokowi dan mengintimidasi Kabinet Kerja. Kalau awalnya kita menganggap bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) akan menjadi pengganggu bagi pemerintahan, ternyata malah tidak. Justru partai pendukungnya lah yang malah melakukan hal tersebut," kata Arief di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).

"Kami hanya menekankan, reshuffle kabinet harus punya parameter dan indikator yang logis dan rasional. Bukan hanya karena partainya merasa kekurangan jatah di kabinet, atau alasan-alasan lainnya yang tidak sesuai kapasitas," katanya menambahkan.

Arief mengajak semua elemen untuk sama-sama memperhatikan kinerja dari pemerintahan Jokowi-JK secara objektif dan tidak ragu mengkritiknya jika terdapat kekeliruan dalam sistem pemerintahan yang dijalankan. Namun, dirinya kembali menegaskan bahwa perlu dibuat semacam indikator, yang bisa menjadi parameter dan acuan, bagi segala macam jenis perombakan struktur dan jajaran kabinet kerja Jokowi-JK.

Hal itu dimaksudkan agar perbaikan kinerja pemerintahan atas nama reshuffle kabinet nanti, benar-benar jelas untuk memperbaiki dan bukan karena merasa berjasa dalam membuat Jokowi-JK melenggang ke Istana.

"Kita bisa menilai sendiri kapasitas masing-masing anggota kabinet kerja. Kami tidak pernah menganggap bahwa reshuffle kabinet dalam sebuah pemerintahan itu sebagai sesuatu yang haram. Tapi setidaknya kan kita harus melihat sejumlah indikator. Siapa yang punya kapabilitas, apakah ia paham masalah dalam tugasnya, dan memahami posisinya di pemerintahan negara," pungkasnya. (mdk/eko)