Buntu, DPR akan rapat dengan Jokowi bahas revisi UU Pilkada

Merdeka.com - Pimpinan DPR dan Mendagri Tjahjo Kumolo melakukan rapat konsultasi membahas revisi UU Pilkada. Namun, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu, belum dapat disepakati bahwa pemerintah telah menyetujui revisi UU Pilkada yang digodok oleh Komisi II DPR itu.

"Kami belum bisa memberikan jawaban hari ini, saya harus duduk dan menyampaikan kepada KPU sebagai mitra kami. Demi kepentingan pilkada ini berjalan dengan lancar. Jangan sampai ada celah mengganggu pelaksanaan pilkada," kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5).

Tjahjo menambahkan akan melaporkan isi pertemuannya hari ini ke KPU selaku pihak penyelenggara karena Ketua KPU Husni Kamil Manik tak hadir dalam pertemuan tersebut. Setelah itu, ia juga akan melaporkan pertemuan tersebut ke Presiden Joko Widodo.

"Saya janji segera saya akan lapor kepada bapak presiden pada hari ini. Mungkin kami akan usul ada rapat kabinet terbatas juga kalau nanti ketua DPR akan konsultasi dengan presiden itu hak penuh ketua DPR yang juga adalah mitranya Presiden, mitranya pemerintah. Saya kira silakan pada pak ketua," kata dia.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menambahkan tak menutup kemungkinan pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden membahas hal ini. Sebab, polemik revisi Pilkada ini harus cepat diselesaikan sebelum masa sidang kembali dimulai pada minggu depan.

"Kita sepakat untuk bisa melakukan rapat konsultasi lain dengan presiden terhadap masalah ini dan juga sejumlah masalah lain yang ada spt masalah legislasi dan masalah program-program kerja pemerintah," tukasnya.