Follow
Buntut kasus lobi politik Samad, Komisi III DPR segera bentuk panja
Merdeka.com - Komisi III DPR tengah menyelidiki kasus lobi politik Ketua KPK Abraham Samad dengan elite PDIP jelang Pilpres 2014 lalu. Komisi bidang hukum dan HAM ini telah memanggil sejumlah saksi termasuk elite PDIP Hasto Kristiyanto, Tjahjo Kumolo dan Mantan timses Jokowi, Andi Widjajanto.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyatakan, DPR akan segera membentuk panitia kerja (panja) kasus tersebut. Panja dilakukan untuk memperjelas kebenaran tudingan Hasto yang mengatakan sedikitnya ada enam kali pertemuan rahasia yang dilakukan elite PDIP dengan Abraham Samad.
"Tadi disepakati akan dibentuk panja tetapi finalisasinya, siapa anggotanya setelah reses. Panja persoalan Abraham Samad vs Hasto untuk diselidiki perbedaan keterangannya si Samad dan Hasto," kata Arsul di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (16/2).
-
Kapan Abraham Samad menjabat Ketua KPK? Ketua KPK Selama menjabat sebagai Ketua KPK periode 2011-2015, Samad membongkar sejumlah kasus besar.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Bagaimana Abraham Samad membuat koruptor jera? Menurut Samad, ada tiga cara untuk membuat koruptor jera. Pertama, hukuman yang berat. Kemudian yang kedua, melakukan pemiskinan. Ketiga, sanksi sosial.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Kenapa PKB dibentuk? Pembentukan partai ini diusulkan oleh kaum nahdliyin di berbagai daerah. Pasalnya, banyak warga NU yang ingin agar dibentuknya sebuah badan atau partai politik yang mewadahi aspirasi mereka di seluru pelosok Nusantara.
Menurut dia, panja ini penting agar tidak terjadi kesimpang-siuran informasi. Apalagi KPK tidak segera membentuk komite etik seperti yang diharapkan.
"Supaya terang saja, apalagi ini KPK menyikapi ini bergerak lambat. Untuk membentuk komite etik mereka minta Hasto datang, Hasto sudah datang tapi masih akan dipelajari dulu," terang dia.
Lanjut dia, jika KPK lebih cepat menanggapi kasus Samad tidak akan melebar kemana-mana. Namun terkesan KPK melindungi Abraham Samad.
"Kalau KPK responsif seperti kasus bocornya sprindik Anas tidak akan berkembang kemana-mana. KPK seperti punya jiwa korsa yang salah, KPK bukan melindungi lembaga, ketuanya juga," pungkas dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dari 10 kandidat yang ada saat ini belum ada yang sosok yang dianggap cocok untuk memimpin KPK.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, KPK telah mencegah anak buah Hasto bersama tiga advokat dan satu mantan kader PDIP
Baca Selengkapnya
Ia bak pahlawan bagi teman-temannya yang jadi korban perundungan.
Baca Selengkapnya
Abraham yakin Said Didu tak langsung ditahan karena masih berstatus saksi.
Baca Selengkapnya
" Ditambah perilaku individu pimpinan KPK, maka semakin rusaklah KPK, hancur sudah," Kata Abraham Samad
Baca Selengkapnya
Usulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri
Baca Selengkapnya
Sahroni membandingkan bedanya kecepatan proses hukum di KPK dan Polda Metro Jaya terkait pemerasan oleh pimpinan KPK.
Baca Selengkapnya
Sistem yang ada di sana (KPK) diobrak-abrik oleh pimpinan KPK makanya saya menganggap hebat ini karena dia bisa mengubah sistem.
Baca Selengkapnya
Menurut Samad, masalah yang menimpa KPK itu tidak lain karena campur tangan pemerintah yang merevisi undang-undang KPK.
Baca Selengkapnya
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Selengkapnya
Menurut Samad, penetapan tersangka yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap pimpinan tertinggi KPK sudah benar dan tidak perlu diperdebatkan.
Baca Selengkapnya
Mantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca Selengkapnya