Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Buntut Surat Andi Taufan, Politikus PKB Sarankan Staf Milenial Jokowi Dibubarkan

Buntut Surat Andi Taufan, Politikus PKB Sarankan Staf Milenial Jokowi Dibubarkan Founder sekaligus CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra. ©2019 Merdeka.com/Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Politikus PKB Yaqut Cholil Qoumas mengkritik langkah Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Andi Taufan Garuda Putra berkirim surat ke camat meminta dukungan untuk program Relawan Desa Lawan Covid-19 yang digagas perusahaannya. Tindakan tersebut dinilai masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan alias abuse of power.

"Ini sudah masuk kategori abuse of power. Bagaimana mungkin stafsus bersurat dengan kop surat seskab dan dikirimkan langsung ke para camat?," kata dia, saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (15/4).

Tindakan Andi Taufan menunjukkan tidak adanya kontribusi signifikan yang diberikan Staf Khusus milenial kepada Presiden Jokowi.

Karena itu, dia berpandangan tidak cukup Andi Taufan mundur dari jabatan tersebut. Dia bahkan mengusulkan sebaiknya Staf Khusus milenial dibubarkan saja.

"Bukan hanya mundur saya kira, tapi lebih baik bubarkan saja stafsus milenial itu. Tidak ada manfaat yang signifikan," tegas dia.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini, sebaiknya para stafsus tersebut membantu presiden sesuai profesi mereka masing-masing sebelum diangkat Jokowi. Pada posisi tersebut mereka justru lebih bermanfaat bagi presiden.

"Biarkan mereka tetap membantu presiden melalui profesi-profesi yang selama ini mereka tekuni. Saya yakin dengan begitu, lebih banyak manfaatnya dan presiden akan lebih terbantu," katanya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Buntut Pantun Sindir Jokowi, Butet Kartaredjasa Dilaporkan ke Polisi
Buntut Pantun Sindir Jokowi, Butet Kartaredjasa Dilaporkan ke Polisi

Butet dinilai menghina Presiden Jokowi saat membacakan pantun di kampanye Ganjar Pranowo.

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi Soal Agus Rahardjo Dilaporkan ke Bareskrim Usai Bilang Intevensi Kasus e-KTP
Reaksi Jokowi Soal Agus Rahardjo Dilaporkan ke Bareskrim Usai Bilang Intevensi Kasus e-KTP

Menurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Todung TPN Ganjar Desak Bukan Hanya Butet, Laporan Kasus Aiman Juga Dicabut!
VIDEO: Todung TPN Ganjar Desak Bukan Hanya Butet, Laporan Kasus Aiman Juga Dicabut!

Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan informasi dari Butet laporan tersebut sudah dicabut

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Ribut Panas Menag Yaqut Vs PKB | Fakta Geger Pertemuan SBY & Jokowi
TOP NEWS: Ribut Panas Menag Yaqut Vs PKB | Fakta Geger Pertemuan SBY & Jokowi

Ucapan Yaqut membuat para elite PKB meradang dan langsung memberi teguran.

Baca Selengkapnya
KPK Bicara Penanganan Laporan Dugaan Nepotisme Keluarga Jokowi
KPK Bicara Penanganan Laporan Dugaan Nepotisme Keluarga Jokowi

Laporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).

Baca Selengkapnya
TKD AMIN Sumbar Sebut Pernyataan Jokowi Blunder Soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye Memihak
TKD AMIN Sumbar Sebut Pernyataan Jokowi Blunder Soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye Memihak

"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara Kasus Korupsi Mentan Syahrul, Sosok Pengganti Sampai Dugaan Pemerasan Pentolan KPK
Jokowi Bicara Kasus Korupsi Mentan Syahrul, Sosok Pengganti Sampai Dugaan Pemerasan Pentolan KPK

Presiden Jokowi menanggapi dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Projo Cabut Laporan Butet Kartaredjasa, Mahfud: Harusnya Jangan Hanya Butet, Ada Aiman
Jokowi Minta Projo Cabut Laporan Butet Kartaredjasa, Mahfud: Harusnya Jangan Hanya Butet, Ada Aiman

Mahfud mengatakan, tidak boleh ada lagi tindakan intimidasi terhadap pelaku seni yang dilakukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Bicara Kasus Korupsi Mentan Syahrul, Sosok Pengganti Sampai Dugaan Pemerasan Pentolan KPK
VIDEO: Jokowi Bicara Kasus Korupsi Mentan Syahrul, Sosok Pengganti Sampai Dugaan Pemerasan Pentolan KPK

Presiden Jokowi buka suara mengenai perkembangan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Anak Buah Asep Guntur Kecewa ke Pimpinan KPK: Cuci Tangan & Salahkan Bawahan
Ramai-Ramai Anak Buah Asep Guntur Kecewa ke Pimpinan KPK: Cuci Tangan & Salahkan Bawahan

Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.

Baca Selengkapnya
Dua Menterinya Dicopot, PDIP: Kesempatan Jokowi untuk Mengkonsolidir Kekuasaannya
Dua Menterinya Dicopot, PDIP: Kesempatan Jokowi untuk Mengkonsolidir Kekuasaannya

Apakah soal kinerja atau unsur subjektif politis. Namun Djarot berkeyakinan, jawabannya adalah yang kedua.

Baca Selengkapnya