Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bupati Ovi dicokok BNN, DPR minta IDI dan RS dilibatkan di Pilkada

Bupati Ovi dicokok BNN, DPR minta IDI dan RS dilibatkan di Pilkada Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Dalam penggerebekan pesta sabu, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil meringkus Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi alias Ovi. Diketahui Ovi merupakan kader Partai Golkar yang diusung beberapa partai lain seperti PDIP, Hanura dan PKS.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria meminta agar setiap partai politik memperketat alur rekrutmen calon kepala daerah yang akan diusung atau didukung.

‎"Kita juga minta masyarakat beri masukan ke penyelenggara Pilkada, Bawaslu dan KPU untuk lebih ketat. Juga RS, jangan sampai RS yang tugasnya periksa mengecek malah menutupi masalah narkoba si cakada," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Orang lain juga bertanya?

Menurut ketua DPP Partai Gerindra ini, di saat pendaftaran seleksi di KPU, rumah sakit bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Hal tersebut sesuai undang-undang narkoba agar bisa dipastikan calon bebas dari narkotika.

"Selain periksa jasmani rohani, periksa si calon terlibat narkoba atau tidak. Sampai RS mengeluarkan keterangan. Itu mekanismenya selama ini," tuturnya.

Riza mengungkapkan, maraknya pejabat terlibat kasus narkoba menjadi masukan tersendiri bagi komisinya. Dari permasalahan ini menurutnya komisi II DPR bisa mencantumkan poin khusus agar calon kepala daerah bebas narkoba.

‎"Kita akan cari solusi dalam revisi UU beri sanksi seberat-beratnya. Umpamanya kalau sebelum pelantikan terbukti ada pemakai kita diskualifikasi. Dalam proses berjenjang 5 tahun kepala daerah, tes narkoba setiap satu tahun sekali. Kepala daerah harus jadi teladan. Harus memeriksakan kesehatan narkoba secara rutin. Itu bisa saja dimasukkan di revisi undang-undang," pungkasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Momen Komisi II DPR Panggil Pj Gubernur untuk Pastikan Netralitas ASN di Pilkada 2024
FOTO: Momen Komisi II DPR Panggil Pj Gubernur untuk Pastikan Netralitas ASN di Pilkada 2024

Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
PDIP Temukan Indikasi Oknum Kepolisian Cawe-Cawe Di Pilgub Jateng
PDIP Temukan Indikasi Oknum Kepolisian Cawe-Cawe Di Pilgub Jateng

Ronny menyebut kecurangan TSM bisa dilihat dari adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu paslon di Pilgub Jateng.

Baca Selengkapnya
Kumpulkan Bukti, PDIP Temukan Indikasi Kecurangan TSM di Pilkada Banten 2024
Kumpulkan Bukti, PDIP Temukan Indikasi Kecurangan TSM di Pilkada Banten 2024

Kecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Minta Pejabat Mundur untuk Maju Pilkada Diawasi
Ombudsman Minta Pejabat Mundur untuk Maju Pilkada Diawasi

Hingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Curiga Ada 'Tukar Guling' Revisi UU Desa dan Dukungan Kades pada Capres Tertentu di 2024
PDIP Curiga Ada 'Tukar Guling' Revisi UU Desa dan Dukungan Kades pada Capres Tertentu di 2024

PDIP menduga revisi UU Desa dijadikan alat tukar terhadap dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Cari Informasi Detail Tentang Kandidat Anggota BPK yang Mendaftar
DPR Diminta Cari Informasi Detail Tentang Kandidat Anggota BPK yang Mendaftar

DPR RI berencana melakukan seleksi calon Anggota BPK RI periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Prihatin dengan Kondisi Pilkada Banten 2024, Ada Politisasi Hukum?
Mahasiswa Prihatin dengan Kondisi Pilkada Banten 2024, Ada Politisasi Hukum?

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu mengaku prihatin dengan proses politik Pilkada di Banten yang kental dengan politisasi hukum.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
VIDEO: NasDem Singgung Penyelenggaraan Pemilu, KPU Harus Waspada Ada Rezim Pemilu & Pilkada
VIDEO: NasDem Singgung Penyelenggaraan Pemilu, KPU Harus Waspada Ada Rezim Pemilu & Pilkada

Anggota Komisi II DPR Fraksi Nasdem, Saan Mustofa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) waspada adanya rezim di Pemilu maupun Pilkada.

Baca Selengkapnya
Usai Dilantik, Menkum HAM Langsung Rapat Bareng Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Tancap Gas Bentuk Panja
Usai Dilantik, Menkum HAM Langsung Rapat Bareng Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Tancap Gas Bentuk Panja

Setelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.

Baca Selengkapnya