Bupati pendukung Jokowi diciduk KPK, tim Prabowo bersyukur tak libatkan kepala daerah
Merdeka.com - Bupati Bekasi yang juga anggota Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Neneng Hassanah Yasin ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Juru bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Juliantono ikut angkat bicara.
Menurut Ferry, keputusan Prabowo-Sandi tidak melibatkan kepala daerah kader parpol koalisi untuk menjadi juru kampanye sudah tepat.
"Sejak awal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memiliki garis yang jelas. Kami tidak akan melibatkan kader yang saat ini duduk menjadi kepala daerah sebagai anggota BPN," kata Ferry melalui keterangan persnya, Kamis (18/10).
-
Siapa calon Menkeu Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Apa posisi calon menteri Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Kenapa Prabowo sebut koalisi tak terbentuk? Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk,' kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Mengapa Budi Arie menegaskan tidak perlu transisi kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo? Sebab, Prabowo bukan orang baru di dalam pemerintahan. Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Kenapa Prabowo tidak mau pilih Menteri Keuangan dari partai? 'Saya rasa Pak Prabowo juga akan mempertimbangkan itu. Artinya dia tidak akan ambil orang sembarangan. Tidak akan ambil orang partai, saya pikir itu. Lebih merupakan harapan,' kata Faisal.
Menurut Ferry, meski tak ada aturan melarang kepala daerah jadi timses, cara-cara tersebut jauh dari politik yang beretika. Sebab, akan banyak benturan kepentingan dan rentan penyalahgunaan wewenang.
"Dampak lainnya, hak-hak masyarakat akan terganggu karena pejabat atau kepala daerahnya terseret-seret dalam kampanye pemilu serentak," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra itu.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Bupati Neneng dan sejumlah pihak diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengklaim Jokowi tidak akan cawe-cawe pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, Pilkada diserahkan pada junior di partai, ia menyatakan tak ada masalah siapapun terpilih di Pilkada.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaKhofifah mengaku sudah dua kali bertemu dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah.
Baca SelengkapnyaPuan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.
Baca SelengkapnyaDukungan Khofifah terhadap pasangan Prabowo-Gibran tidak memiliki pengaruh.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan, tidak masalah jika partai koalisi di tingkat nasional punya koalisi berbeda di tingkat daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaIa juga menegaskan, bahwa Jokowi tidak pernah mendikte soal sikap tiap partai politik
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca Selengkapnya