BURT: Anggaran untuk gedung baru DPR Rp 320 miliar
Merdeka.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengungkapkan rincian anggaran pembangunan gedung baru DPR. Anton menyebut, untuk pembangunan gedung baru DPR membutuhkan anggaran sebesar Rp 320,44 miliar.
"Dananya itu bangun gedung Rp 320,44 miliar kalau untuk gedung," kata Anton di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Anggaran pembangunan gedung, kata Anton, telah masuk dalam pagu anggaran di APBN 2018 DPR sebesar Rp 5,7 triliun. Pembangunan gedung baru ini merupakan proyek multiyears.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara hitung kursi DPR? Metode konversi perolehan suara calon legislatif (caleg) DPR menjadi jumlah perolehan kursi ini menggunakan metode penghitungan Sainte Lague.
"(APBN) 2018 dong. Kan pagu indikatif kita kan Rp 5,7 ya dari situ Rp 5,7 triliun itu," jelasnya.
Anton mengklaim, proyek pembangunan beserta detail anggaran justru berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian PUPR.
"Kalau surat dari Direktur Bina sudah ada itung itungan makanya dikatakan Rp 320. Emang siapa yang hitung Rp 320? Sekjen yang hitung? PUPR dong," tambahnya.
Anton juga mengaku telah menghubungi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar mengeluarkan surat rekomendasi pembangunan gedung DPR. Sebab, kata Anton, pihak DPR telah menyampaikan audit terkait kondisi gedung DPR saat ini sebanyak dua kali.
"Sudah disampaikan audit sudah dua kali. Udah retak bergeser. Apa wajar kita duduk di sana udah retak geser," klaimnya.
Selain untuk pembangunan gedung, Anton menyebut anggaran Rp 5,7 triliun juga dialokasikan untuk pembangunan alun-alun demokrasi. Adapun alokasi anggaran pembangunan alun-alun demokrasi sebesar Rp 280 miliar. Sehingga jika ditotal, anggaran yang dibutuhkan untuk proyek gedung baru DPR plus alun-alun mencapai Rp 601 miliar.
"Untuk alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. Jadi semua itu Rp 601 miliar," jelasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaAnas mengatakan, Kementerian PAN-RB akan menyiapkan pengadaan ASN di kementerian baru tersebut untuk berbagai kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.
Baca SelengkapnyaAgus membacakan usulan kebutuhan anggaran Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp162,15 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dan DPD akan dipilih melalui Pemilihan Umum.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Baca SelengkapnyaMenurut AHY, jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding usulan tambahan anggaran dari Menko lain.
Baca SelengkapnyaBambang Susantono meminta tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,5 triliun untuk Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaSekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.
Baca SelengkapnyaMA mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2025.
Baca Selengkapnya