Buruh minta jatah Menaker ke Prabowo, PAN ibaratkan bunga rampai demokrasi

Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon Presiden di Pemilu Serentak 2019. Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan menilai, permintaan tersebut wajar di tahun politik seperti sekarang.

"Saya melihatnya kalau masalah dukung mendukung bukan hal yang baru. Ada organisasi yang berafiliasi dan tidak berafiliasi, bahkan di dalam politik pun semua organisasi masyarakat bisa diarahkan kepada afiliasi tertentu," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5).

Buruh-buruh KSPI menyarankan, Prabowo mengangkat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari kalangan buruh. Taufik menilai, permintaan tersebut hanya bagian 'cerita' dari pesta demokrasi.

"Jadi menurut saya kemarin ada buruh dukung ke Pak Prabowo ada semacam semacam deal keinginan calon menteri itu katakanlah sebagai bunga rampai demokrasi menurut saya," ujarnya.

Namun, Taufik mengakui saat ini memang belum ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang soal dukungan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk mendukung salah satu kandidat capres. Untuk itu, dukungan KSPI tersebut dianggap wajar.

"Apakah mereka dilarang, kita lihat saja PKPU melarang atau tidak nantinya. Belum ada PKPU silakan berkreatifitas tetap harus menjaga norma kesatuan dan persatuan," tegasnya.

Menyangkut permintaan jatah menteri, Taufik menyebut urusan menteri sebenarnya menjadi hak prerogatif presiden terpilih.

"Menteri kan hak prerogatif presiden. Yang menang siapa kan kita belum tahu. Tapi bahwasanya itu sebagai aspirasi harus kita hormati juga," tandas Taufik.

Sebelumnya, Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menyatakan, di hari buruh sedunia alias May Day ini pihaknya akan mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto agar maju dalam ajang Pilpres 2019. Jika berhasil menjadi presiden, dia meminta adanya posisi di pemerintahan yang dapat menunjang kesejahteraan buruh.

"Kita akan kawal terus karena ini bukan hanya kontrak politik, tapi meminta Prabowo agar kader terbaik kita jadi orang-orang terdekat di dalam kabinet untuk kawal kontrak politik yang kita lakukan. Entah itu Menaker atau Menko," tutur Rusdi.