Busyro Muqoddas Harap Kabinet Indonesia Maju Disusun Atas Konsep Meritokrasi

Merdeka.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai susunan Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik Presiden Joko Widodo kemarin, banyak memiliki kekurangan. Ada sejumlah kementerian yang dipegang oleh tokoh yang tidak sesuai.

Namun dia berharap, susunan kabinet tersebut berdasarkan konsep meritokrasi. Busyro mengkritisi komposisi kabinet Jokowi tersebut. Selain penegakan hukum ke depan, juga terkait Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilebur dengan Kemenristek Pendidikan Tinggi.

"Penempatan sejumlah orang pada kementerian tertentu itu sesuai atau tidak dengan konsep meritokrasi 'the right man on the right job'," ujar Busyro seusai menghadiri Sidang Senat Terbuka Hari Jadi ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Solo, Kamis (24/10).

Dia tidak setuju jika penentuan kementerian berdasarkan dari selera, seperti disatukannya Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Dia mempertanyakan apakah penyatuan dua kementerian itu melalui evaluasi oleh kalangan yang kompeten atau tidak atau hanya ditentukan berdasarkan selera.

Dia berharap kondisi tersebut segera direspons oleh pihak istana mengingat dua kementerian ini sangat menentukan perkembangan sumber daya manusia (SDM) ke depan.

"Kalau sampai salah menafsirkan prinsip 'the right man on the right job' itu menjadi hal yang sangat kompleks akibatnya, sehingga mestinya setiap keputusan itu didasarkan pada evaluasi," katanya.

Penentuan menteri dalam kabinet, menurutnya, juga harus didukung dengan rekam jejak yang jelas. Orang yang ditunjuk harus memiliki perhatian lebih terhadap bidang yang diduduki. Selain itu, isu yang diangkat oleh setiap kementerian untuk segera diselesaikan harus tepat sasaran.

"Seperti misalnya Kementerian Agama, isunya mengapa radikalisme. Pertanyaannya, apakah radikalisme ini istilah yang sudah tepat. Bukankah itu sulit dipertanggungjawabkan secara akademis," terangnya.

Tokoh Muhammadiyah ini menilai, penyebab radikalisme terkesan hanya ditujukan kepada agama tertentu, dalam hal ini agama Islam. Dia berharap pemerintah juga memperhatikan penyebab lain radikalisme, di antaranya pada kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial.

Sementara itu, kata dia, dalam penegakan hukum ke depan sangat ditentukan oleh suprastruktur kekuasaan pemerintah, baik dari Istana maupun DPR. Hal itu dapat dilihat dari penanganan RUU KPK yang kini sudah menjadi UU serta RUU Pertanahan.

"Dalam RUU Pertanahan, beberapa pasal menunjukkan dominasi dari negara di dalam sektor pertanian. Itu memberikan peluang lebih besar kepada korporasi daripada kepada rakyat yang berdaulat untuk bisa memiliki tanah," katanya.

Kehadiran Mahfud MD di posisi Menko Polhukam, menurut Busyro, tetap tidak mudah memberikan dampak besar. Penyebabnya, Mahfud dibayangi beberapa tokoh yang lebih senior.

"Pak Mahfud MD kita harapkan bisa membenahi, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri karena ada orang-orang lain yang punya senioritas dan pengalaman di dalam kultur Orde Baru, semisalnya sejumlah tokoh Orde Baru yang sekarang ini masih direkrut lagi. Akankah itu menjadi faktor Menko Polhukam ini bisa leluasa atau tidak," pungkas dia.