Follow
Busyro Muqoddas kritik SBY kampanye pakai fasilitas negara
Merdeka.com - Pimpinan KPK Busyro Muqoddas menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak etis karena menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye Partai Demokrat. Menurut Busyro, itu akibatnya jika memiliki presiden yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai.
"Itu efek akibat presiden aktif di parpol apalagi ketum. Menjadi tidak etis dan sulit membedakan mana fasilitas negara dengan yang bukan," ujar Busyro melalui pesan singkat kepada merdeka.com, Kamis (27/3) sore ini.
Padahal, kata Busyro, berdasarkan hasil kajian KPK, banyak masalah-masalah nasional yang terjadi di daerah-daerah. Seperti dana bansos yang dikorup, bermasalahnya sektor mineral dan batubara, juga banyak APBD digunakan untuk belanja pegawai.
-
Siapa anggota Paspampres yang terlibat? Dimana dari ketiga tersangka yang ditetapkan hanya ada Praka RM yang merupakan anggota Paspampres.
-
Apa arti dari kata 'presiden'? Kata 'presiden' berasal dari bahasa Latin, praesidere; prae (sebelum) dan sedere (menduduki atau bertengger), menurut ahli linguistik Ben Zimmer, seperti dikutip dari NPR.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Siapa yang berperan dalam Pemilu? Penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara mandiri oleh lembaga penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
"Hasil kunjungan KPK ke beberapa provinsi yang bermasalah di sektor mineral batubara menemukan fakta mengenaskan. Belum lagi bansos yang dikorup. APBD-APBD 75% untuk biaya belanja pegawai, dan lain-lain problem nasional," papar Busyro.
Atas masalah-masalah itu, menurut Busyro, Presiden dan menteri-menterinya kurang peka. "Jurkam oleh presiden dan menteri-menteri membuktikan kurang pekanya terhadap problem-problem di atas," ujarnya.
Hal berbeda diutarakan oleh Pimpinan KPK lain, Adnan Pandu Praja. Menurut Adnan, saat ini KPK tengah fokus terhadap hasil kajian penyelewengan dana bansos jelang Pemilu 2014. Adnan mengatakan, persoalan penggunaan fasilitas negara itu tidak signifikan.
"KPK lebih melihat pada yang hasil kajian kami terkait bansos sudah disampaikan dan masuk ke media, kalau soal penggunaan fasilitas, mungkin itu tidak terlalu signifikan," ujar Adnan, di kantornya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca Selengkapnya
Mahfud mengatakan selama maju Pilpres tidak pernah memakai fasilitas negara.
Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca Selengkapnya
Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan sikap Prabowo sebelumnya yang pernah bilang tidak akan intervensi Pilkada.
Baca Selengkapnya
Publik pun menyoroti sikap tersebut, yang dinilai perlu adanya langkah cuti untuk kepala negara saat berpartisipasi dalam kampanye.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Ekspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut ada paket bansos yang ditumpuk di Kantor DPD Golkar Yogyakarta.
Baca Selengkapnya
"Setiap Mas Ganjar datang lalu ada yang ngintili. Hari ini Mas Ganjar akan datang menemui kita, kemarin sudah ada yang ngintili."
Baca Selengkapnya
Deddy Sitorus menganggap Prabowo kini sebagai promotor calon Gubernur Jateng.
Baca Selengkapnya