Busyro Muqqodas diminta pilih, jadi pimpinan KPK atau Muhammadiyah
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan bahwa pemanggilan Busyro Muqqodas hari ini bukan untuk jalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon pimpinan KPK. Melainkan, Komisi III DPR ingin memberikan pilihan kepada Busyro apakah ingin jadi pimpinan KPK atau Muhammadiyah.
"Itu sebabnya kami mengundang beliau juga bukan untuk mengikuti fit and proper tes tapi ingin menanyakan dia bersedia diikutsertakan dalam pemilihan capim KPK atau beliau tetap bertahan," kata Nasir di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).
Menurut Politikus PKS ini, tak masalah jika Busyro menolak menjadi pimpinan KPK. Namun tetap harus hadir di DPR siang ini.
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Apa isi surat klarifikasi KY ke Komisi III DPR? Surat yang ditandatangani Ketua KY Amzulian Rifai (4/9) itu intinya menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diminta Komisi III kepada Polisi? Kebijakan Kapolri ini pun lantas turut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Misalnya kita undang dan minta maaf ya dia mengatakan mau konsen di Muhammadiyah atau sebaliknya," tuturnya.
Bagi Nasir, jika hari ini Busyro tak hadir, maka dianggap gugur. Sedangkan terkait uji kelayakannya, Komisi III DPR akan bercermin pada fit and proper test yang sudah dilakukan Busyro.
"Tapi kalau beliau tidak bisa hadir kan kita tidak bisa paksa. Itu mungkin beliau lebih enjoy di Muhammadiyah," pungkasnya.
Seperti diketahui, saat ini komisi III DPR tengah menguji Agus Rahardjo. Sebelumnya sudah ada yang mendahuluinya ialah Sujanarko, Alexander Marwata, Johan Budi Sapto Prabowo, Saut Situmorang, Surya Tjandra, Robby Arya Brata dan Basaria Panjaitan.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam penetapan pimpinan dan dewas KPK ini dipimpin langsung oleh Habiburokhman dari Partai Gerindra sebagai Ketua Komisi III DPR RI.
Baca SelengkapnyaLangkah tersebut diputuskan dalam rapat pleno DPW PKB DIY yang dihadiri para pengurus baik jajaran Dewan Syuro maupun Tanfidz, badan otonom dan lembaga.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif parpol.
Baca SelengkapnyaDPR Ternyata Telah Peringatkan Hasyim Asy'ari Sebelum Dipecat karena Asusila
Baca SelengkapnyaYaqut mempertanyakan pengurus DPP PKB mana yang memangilnya dan mendisplinkannya.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan, terdapat hak konstitusi yang berbeda untuk partai politik maupun organisasi kemasyarakatan.
Baca SelengkapnyaPara anggota Dewan Syuro PKB yang datang umumnya berasal dari DPC PKB di Pulau Jawa.
Baca SelengkapnyaMa’ruf pun berharap, seluruh pihak yang bermasalah dengan PKB kini dapat kembali ke jalurnya.
Baca SelengkapnyaKetika Suhartoyo hendak meminta kuasa hukum Pemohon untuk membacakan permohonan, Hasyim menginterupsi untuk meminta izin meninggalkan persidangan.
Baca Selengkapnya"Mendesak kepada Sdr. Firli Bahuri untuk segera mundur dari jabatannya," kata kata Busyro Muqoddas
Baca SelengkapnyaLukman Edy menjalani pemeriksaan di Gedung PBNU buntut kisruh dengan PKB.
Baca SelengkapnyaKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegur Anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran Hotman Paris lantaran bertele-tele menyampaikan pendapat
Baca Selengkapnya