Butuh dana Rp 149 M buat revolusi mental, Menteri Puan mau buat apa?

Merdeka.com - Badan Anggaran DPR dan pemerintah sedang membahas APBN-P 2015 bersama sejumlah kementerian. Salah satu yang menjadi sorotan adalah permintaan tambahan Rp 149 miliar yang diajukan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Sayangnya tidak ada penjelasan rinci, untuk apa saja dana itu akan digunakan. Dan anehnya, DPR pun meloloskan permintaan itu.

Saat rapat digelar pada Selasa (10/2) lalu, Puan hanya mengungkapkan alokasi tambahan anggaran itu untuk program koordinasi pengembangan kebijakan sebesar Rp 19 miliar, dari pagu dalam APBN 2015 sebesar Rp 153,3 miliar, menjadi Rp 172,3 miliar.

Sementara itu, anggaran tambahan lain juga untuk program komunikasi publik, di mana di dalamnya juga terdapat program revolusi mental, diusulkan ditambah Rp 130 miliar.

"Program komunikasi publik ini akan dilakukan kementerian teknis Kemenkominfo, alokasi yang diharapkan Rp 130 miliar. Sehingga kami mengusulkan sebanyak Rp 149 miliar tersebut dalam APBN-P," ucap Puan.

Selain itu Puan menyebut program manajemen dan pelaksanaan dukungan teknis tidak mengalami perubahan, atau tetap dari yang dipagukan dalam APBN 2015 sebesar Rp 142,5 miliar.

Jangankan publik, anggota Banggar yang ikut rapat dengan Menteri Puan pun tidak mendapatkan penjelasan apa saja kegiatan dan program yang akan dilakukan dengan dana ratusan miliar rupiah itu.

Anggota Banggar Jazilul Fawaid mengungkapkan, program revolusi mental yang dimaksud Puan hanya berwujud program sosialisasi. Sementara program intu dari revolusi mental sendiri belum jelas.

"Sudah disetujui, kemarin (Menko Puan) bilang untuk sosialisasi dan perencanaan saja. Makanya dananya tidak terlalu besar," ucap Jazilul ketika ditemui di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2).

Anggota Fraksi PKB itu mengaku, DPR tidak mengetahui program revolusi mental yang dimaksud Menko Puan. Peta jalan atau roadmap program ini belum dijelaskan secara detail. Bahkan dikabarkan masih dalam proses penyusunan menunggu lampu hijau pengesahan anggaran APBN-P 2015.

"Katanya sosialisasi saja. Contohnya belum ada dalam lingkup koordinator PMK itu. Kan anggaran baru dimintakan, belum jadi (program revolusi mental)," singkatnya.

Menanggapi ketidakjelasan program itu, politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan permintaan dana itu wajar. Apalagi program revolusi mental belum pernah ada sebelumnya.

"Beban Mbak Puan dalam menjalankan revolusi mental yang belum ada sebelumnya. Bagaimana harus mem-breakdown revolusi mental menjadi kegiatan yang ril. Jadi alokasi Rp 149 miliar itu masih wajar untuk penggunaan kegiatan tersebut dan membentuk dewan kebudayaan nasional," kata Eva di sela-sela acara diskusi Politicawave di Jakarta Selatan, Rabu (11/2).

Eva membandingkan permintaan Puan itu dengan dana yang diajukan kementerian lain dalam APBNP. "Banyak menteri-menteri lain yang meminta tambahan dalam anggaran malahan hingga nominalnya triliun, bukan miliar lagi," ujarnya.

Sebenarnya, apa sih revolusi mental yang menjadi salah satu Nawa Cita (9 agenda prioritas) yang dikampanyekan Jokowi-JK saat pilpres lalu? Mengacu pada dokumen visi misi yang pernah diserahkan ke KPU, revolusi mental merupakan bagian dari revolusi karakter bangsa.

Dalam penjelasannya dijabarkan, revolusi karakter bangsa terdiri dari program-program seperti: Membangun pendidikan kewarganegaraan, Mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil, Memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi, dan Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang iptek.

Sayangnya, tidak ada penjelasan lanjutan dan seperti apa bentuk konkret program-program itu. Seharusnya, Menteri Puan membuat turunan dari program itu berupa program ril, bukan hanya meminta dana ratusan miliar yang akan dipakai untuk sosialisasi saja.