Cabut SK kubu Agung, Menkum HAM serahkan konflik Golkar ke internal

Merdeka.com - Menkum HAM Yasonna Laoly telah mencabut SK Kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol yang diketuai Agung Laksono. Selanjutnya, Yasonna menyerahkan sepenuhnya kepada internal Partai Golkar untuk merumuskan kepengurusan yang baru.

"Nah sekarang kepengurusannya kita serahkan mekanisme penyelesaiannya menurut AD/ART partai. Itu aja. Tidak boleh pemerintah mencampuri urusan internal," kata Yasonna di Istana, Jakarta, Selasa (5/1).

Yasonna tidak mau pemerintah dituding turut campur dalam urusan internal partai politik. Pencabutan SK kepengurusan Ketua Umum Golkar Kubu Agung Laksono sesuai dengan perintah putusan Mahkamah Agung.

"Kan gini, perintah MA kita cabut. Tapi tidak benar bahwa Golkar-nya bubar. Karena badan hukum Golkar itu tersendiri dengan kepengurusannya. Golkar sebagai badan hukum itu Partai Golkar. Dulu kan namanya Golkar, Partai Golkar itu 2003. Justru itu ditanda tangani Pak Yusril. Badan hukumnya sebagai parpol, Golkar masih tetap," jelas Yasonna.

Yasonna enggan menjelaskan Golkar mana yang sah dan berlaku pasca dicabutnya SK Golkar Kepengurusan Agung Laksono. Sehingga dalam surat pengantarnya, masalah penyelesaian Golkar diserahkan pada penyelesaian internal partai sesuai mekanisme AD/ART partai.

"Kalau masih ada perselisihan itu diselesaikan secara demokratis dan seadil-adilnya. Kecuali kalau ada nanti keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Iya itu kan kemarin ya internal mereka lah yang membicarakan itu, Riau-nya sampai kapan. Pemerintah tidak boleh turut campur sampai sedalam itu," tegas Yasonna.