Cagub eks polisi diprediksi keok usai Komjen Iriawan ditunjuk jadi Pj Gubernur Jabar

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Sestama Lemhannas Komjen Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ahmad Heryawan. Pelantikan Iriawan dinilai bakal merugikan purnawirawan polisi yang maju dalam pemilihan gubernur di sejumlah daerah.

"Dilantiknya jenderal polisi menjadi plt Gubernur Jawa Barat bisa berdampak pada kekalahan total terhadap sejumlah perwira tinggi purnawirawan Polri yang ikut Pilgub di sejumlah daerah," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, dalam keterangannya, Selasa (19/6).

Terdapat tiga purnawirawan polisi yang maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni mendatang. Mereka adalah Irjen Safaruddin di Pilgub Kaltim, Irjen Anton Charliyan di Pilgub Jabar, dan Irjen Murad Ismail di Pilgub Maluku.

IPW mencatat dari sejumlah daerah Pati Polri ikut Pilgub muncul kesan kekecewaan terhadap kepolisian yang dinilai sangat arogan mengambil jatah birokrat sipil Depdagri. Kelompok masyarakat ditemui IPW menilai Polri makin arogan dan tidak profesional dengan masuknya Pati Polri dalam birokrat sipil.

"Kelompok-kelompok masyarakat yang ditemui tersebut mengaku tidak akan memilih pasangan cagub dari kepolisian. Jika hal ini terjadi dikhawatirkan akan berdampak negatif pada sejumlah Pati Polri yang ikut Pilgub 2018. Mereka sudah bekerja keras berbulan bulan tapi hasilnya sia sia karena kalah akibat adanya aksi 'pemaksaan' Pati polri menjadi plt Gubernur Jabar," ujar Neta.

Seharusnya, Dalam proses Pilkada Polri jangan mau ditarik tarik elite tertentu ke wilayah yang tidak jelas, apalagi sampai melanggar UU Polri segala. Ada pun keterlibatan purnawirawan pati Polri dalam Pilkada 2018 sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk mengukur kepercayaan publik terhadap Polri. Tapi akibat ada kasus plt Gubernur Jabar ini, semua polisi yang ikut Pilgub bakal keok dalam pertarungan, sehingga target tolok ukur itu tidak bisa tercapai.

IPW menyayangkan Polri membiarkan diri ditarik-tarik ke wilayah politik praktis. Termasuk membiarkan Patinya dijadikan plt gubernur di Jawa Barat.

"Sebagai institusi penegak hukum, Polri harusnya konsisten menegaskan bahwa penunjukan Patinya sebagai plt gubernur adalah tindakan yang melanggar Undang-undang kepolisian dan ini tidak bisa dibiarkan," kata Neta.