Cak Imin Menolak Jika Amandemen UUD 1945 Ubah Sistem Pemilihan Presiden
Merdeka.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menolak amandemen UUD 1945 menyentuh ranah pemilihan presiden. Hal tersebut menanggapi kesepakatan Ketum NasDem Surya Paloh dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto terkait wacana amandemen menyeluruh.
Cak Imin belum menyatakan apakah setuju atau tidak terhadap wacana amandemen menyeluruh. Tetapi dia tegas menolak jika mengubah sistem pemilihan presiden.
"Tergantung menyeluruh apa, pilpres secara langsung enggak bisa diubah sih," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10).
-
Siapa yang menyatakan Cak Imin tak maju Pilkada? 'Gus Muhaimin tidak mungkin, ngapain (maju Pilkada Jatim),' ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (6/4). Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar) akan maju pada Pilkada Jatim.
-
Kapan PKB membantah Cak Imin maju Pilgub? 'Gus Muhaimin tidak mungkin, ngapain (maju Pilkada Jatim),' ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (6/4). Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar) akan maju pada Pilkada Jatim.
-
Mengapa Cak Imin tidak maju Pilkada Jatim? Gus Muhaimin tidak mungkin, ngapain (maju Pilkada Jatim), ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (6/4). Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar) akan maju pada Pilkada Jatim.
-
Apa alasan Cak Imin tak maju Pilgub Jatim? 'Sampai hari ini tidak ada pembahasan Gus Muhaimin maju Pilkada Jatim. Gus Muhaimin ada tempat yang lebih mulia daripada Gubernur Jatim,' jelasnya.
-
Apa yang belum dibahas dengan Cak Imin? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet.
-
Apa yang diusulkan Cak Imin terkait IKN? Cak Imin mengusulkan membangun 40 kota lain untuk ditingkatkan levelnya agar menyamai Jakarta.
Cak Imin mengatakan, internal PKB belum membahas terkait wacana amandemen terbatas yang tengah digulirkan di MPR. Sehingga, dia belum mau menyatakan sikapnya.
"Saya belum bahas," ucapnya.
Diberitakan, pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menghasilkan tiga poin kesepakatan. Salah satu Surya dan Prabowo sepakat amandemen UUD 1945 menyeluruh.
"Kedua pemimpin parpol sepakat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh, yang menyangkut tata kelola negara, dan sehubungan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang baik," kata Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate saat membacakan kesepakatan politik usai pertemuan di kediaman Surya Paloh, kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (13/10).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan mendukung wacana amendemen UUD 1945 yang belakang ramai digaungkan MPR.
Baca Selengkapnyaetapi ia menyatakan bersama Anies Baswedan bertekad untuk membawa perubahan.
Baca SelengkapnyaCak Imin soal Putusan MK Menolak Gugatan Pilpres: Sebetulnya Tidak Mengejutkan
Baca SelengkapnyaCak Imin mengakui jika dirinya terlalu asal ngomong soal Pilpres 2024. Akhirnya diperintahkan PKB untuk diam dahulu.
Baca SelengkapnyaKegiatan tertutup ini dilakukan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai kepala daerah langsung dipilih presiden berbahaya.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, walau suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di quick count dan real count, pertarungan belum selesai.
Baca SelengkapnyaPKB telah membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah per tanggal 20 April ini.
Baca SelengkapnyaCak Imin menyinggung keberpihakan menyikapi pembatalan acara Anies oleh Bey Machmudin.
Baca SelengkapnyaTito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaCak Imin menyatakan semua telah diserahkan kepada Desk Pilkada PKB.
Baca SelengkapnyaCak Imin menjelaskan kenapa PKB pada saat pengesahan RUU DKJ menjadi inisiatif DPR menyetujuinya.
Baca Selengkapnya