Follow
Cak Imin tak sepakat jika Jokowi hapus dana bansos
Merdeka.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, menyampaikan sikapnya mengenai wacana Presiden Joko Widodo yang akan menghapus dana bantuan sosial (bansos). Dia mengatakan, yang seharusnya dilakukan bukan menghapus dana bansos namun membenahi mekanisme pemberian.
"Bansos itu tidak mungkin dihapus. Karena istilahnya alokasi yang bersifat sosial, emergency, tidak mungkin dihapus. Sistemnya saja mungkin yang harus diubah," ujarnya usai menghadiri tahlilan haul Gus Dur ke-5 di DPP PKB, Kamis (25/12).
"Fleksibilitas itu loh yang biasanya membuat rawan penyelewengan," imbuh pria yang akrab dipanggil Cak Imin ini.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
-
Bagaimana modus korupsi Bansos Jokowi? 'Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya,' ucap Tessa.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
Senada dengan Cak Imin, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj juga menitikberatkan pada pengawasan dana bansos agar tidak terjadi penyelewengan.
"Sebenarnya tidak serentak seperti itu ya. Dana bansos masih dibutuhkan. Pelan2 lah. Yang penting pantauan dan pengawasannya," katanya di tempat yang sama.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mencabut dana bantuan sosial. Karena keberadaan dana tersebut dinilai rawan penyelewengan dan korupsi. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Cak Imin, Bansos adalah kewajiban bukan kebaikan Pemerintah Jokowi.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengatakan, bansos adalah uang rakyat yang disahkan oleh DPR RI.
Baca Selengkapnya
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Cak Imin Tegaskan Bansos Atas Nama Pejabat itu Kebohongan dan Pembodohan
Baca Selengkapnya
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya
Ganjar menilai Bansos itu penting diberikan namun harus tetap sasaran.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan, mengingatkan para pendukungnya agar tak mengalihkan dukungan hanya karena ditawari uang, sembako, hingga bantuan sosial (bansos).
Baca Selengkapnya
Cak Imin menyinggung keberpihakan menyikapi pembatalan acara Anies oleh Bey Machmudin.
Baca Selengkapnya
Ada kesamaan yang dirasakan Anies dan Ganjar soal pembagian bansos.
Baca Selengkapnya
Anies kembali menekankan bahwa bansos harus diberikan kepada si penerima dengan menyesuaikan kebutuhan dan tidak dirapel.
Baca Selengkapnya
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Anies mengkritik, bansos yang diberikan seharusnya memberikan manfaat untuk penerima bukan untuk pemberi.
Baca Selengkapnya