Cak Imin Usul Pemilu Ditunda, PKS Singgung Upaya Perpanjang Jabatan Presiden

Merdeka.com - PKS menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Menurut dia, sikap tersebut sesuai dengan hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) PKS ke-VI yang dilangsungkan pada Januari kemarin.

"PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide dan upaya apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945," Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi kepada awak media, Kamis (24/2).

Nabil menambahkan, usulan mengenai penundaan Pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden kontraproduktif bagi demokrasi di Indonesia. Padahal sebelumnya, KPU sebagai lembaga pemilu secara resmi telah mengumkan bahwa 2024 adalah tahun digelarnya pemungutan suara serentak.

"Karena itu, kami menilai lebih baik kita fokus untuk menyukseskan seluruh tahapan Pemilu 2024," jelas Nabil.

Nabil meminta tidak ada lagi suara sumbang terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Hal itu semata demi merawat demokrasi sesuai amanat reformasi 1998.

"PKS meminta kepada seluruh elit politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh kepada konstitusi UUD 1945 serta tetap merawat demokrasi dan semangat Reformasi 1998," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal Pemilu 2024 selama 1 tahun hingga 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.

Ia menilai pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa waktu ini mulai tampak ada tren perbaikan ekonomi yang cukup positif.

Menurut dia, prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat positif ke depan tidak boleh diabaikan sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 yang rencananya pada tanggal 14 Februari 2022 jangan sampai mengganggu prospek ekonomi yang sudah berlangsung cukup baik saat ini.