'Caleg Biayai Kampanye Sendiri dan Sumbernya Berpotensi Ilegal'
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz meyakini politik uang pada Pileg 2019 masih terjadi. Kegiatan 'transaksi' suara itu dilakukan sebagai persaingan sesama calon di internal partai.
August mengatakan, terjadi kanibalisme oleh calon legislatif di internal. Tujuannya untuk meningkatkan popularitas si caleg ketimbang partai politik itu sendiri.
"Posisi yang muncul adalah personal vote adalah tujuan utama. Untuk dapat popularitas yang tinggi dia akan spending biaya sendiri, biaya kampanye sendiri. Dia bersaing dengan parpolnya sendiri," kata August di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (8/2).
-
Bagaimana pengaruh caleg terhadap elektabilitas partai? 'Kemudian soal calegnya. Caleg kan sebagai vote gathers, seberapa kuat atau tidaknya ketokohan para caleg juga mempengaruhi dukungan terhadap partai,' tambah Hanggoro.
-
Bagaimana incumbent memanfaatkan popularitasnya? Keberadaannya yang sudah dikenal dapat menjadi modal politik yang kuat dalam meraih dukungan.
-
Bagaimana cara Pantarlih Pilkada 2024 mendapatkan gaji? Gaji ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dan kompensasi atas keterlibatan mereka dalam menjalankan tugas sebagai Pantarlih.
-
Bagaimana cara politikus maju capres? Sejumlah kandidat maju sebagai capres dengan tujuan ingin menang. Tapi ada juga yang maju karena alasan ingin membantu memperkuat posisi partainya di parlemen sebagai bagian dari upaya mencetak pemimpin jika terjadi kebuntuan politik.
-
Tren kampanye unik apa yang dilakukan para caleg di Yogyakarta? Ada banyak cara kampanye unik para calon legislatif untuk meraup suara masyarakat. Pesta demokrasi sudah di depan mata. Tahun 2024 akan menjadi pemilu paling ditunggu-tunggu oleh calon legislatif. Sejak akhir tahun 2023, para caleg sudah mulai melakukan kampanye untuk meraup suara.
-
Apa saja syarat jadi caleg? Sementara berdasarkan hasil verifikasi administrasi, mantan narapidana tidak perlu mengumumkan ke publik apabila vonis hukumannya kurang dari lima tahun penjara.
Menurut August peran partai politik dalam pembiayaan bagi para kadernya yang mencalonkan diri sebagai legislator tidak maksimal mengingat partai politik saat ini banyak yang tidak bisa menerima atau mendatangkan sumbangan dari badan usaha. Oleh sebab itu, para caleg berjuang sendiri mendanai kegiatan kampanye mereka dan kebanyakan berpotensi dari sumber ilegal.
"Partai politik hanya sekedar lembaga, yang dia terima nominasi kemudian daftar caleg mereka ke KPU selebihnya lost. Kalau kita enggak aware ini ada wilayah luas aktornya berlomba-lomba, caleg membiayai kampanye dan sumbernya berpotensi sumber ilegal," tandasnya.
Ilegal yang dimaksud August yakni adanya permintaan timbal balik oleh sponsor terhadap caleg yang telah disokong dana kampanye. Hal ini dikatakan August sejatinya perlu menjadi sorotan publik yang saat ini dianggap terpaku hanya pada pemilihan Presiden saja.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bagi sebagian orang hal ini tak masuk akal, tapi pelaku mengaku jalur klenik merupakan bagian dari usaha memenangkan Pemilu
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca SelengkapnyaPolres Pekalongan mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang bermotif politik. Korbannya seorang caleg dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaGanjar memutuskan irit bicara terkait adanya temuan PPATK tersebut. Kenapa?
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan saat rapat dengan Komisi III DPR
Baca SelengkapnyaMenjelang Pemilu 2024, partai politik diimbau hindari dana ilegal.
Baca SelengkapnyaAda banyak cara kampanye unik para calon legislatif untuk meraup suara masyarakat.
Baca SelengkapnyaPelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca SelengkapnyaSeluruh parpol sudah sepatutnya membuka semua informasi kepada publik
Baca Selengkapnya