Calon kalah di Pilkada diminta menerima, jangan sampai rusak demokrasi

Merdeka.com - Pilkada Serentak telah digelar di 171 daerah. Pemilihan yang berjalan lancar dan aman bukti masyarakat dan elite semakin dewasa. Lebih mengedepankan kepentingan bangsa ketimbang golongan.

Staf Ahli Menko Polhukam, Sri Yunanto meminta bagi kelompok yang calonnya unggul versi hitung cepat lembaga survei dan KPU tidak merayakan secara berlebihan. Untuk yang kalah harus menerima. Jika ada perselisihan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

"Jangan menggunakan fisik, apalagi kekerasan, karena itu akan merusak demokrasi dan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini sudah kita bangun," kata Yunanto dalam keterangannya, Jumat (29/6).

Keberhasilan Pilkada Serentak 2018 ini, kata Yunanto, menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia mampu menjalani proses demokrasi yang sehat dan kompetitif. Dia berharap pesta-pesta demokrasi berikutnya bisa steril dari ujaran kebencian dan informasi hoaks.

Yunanto menganalogikan demokrasi seperti sepakbola. Kadang menang, kadang kalah, dan itu menjadi hal yang wajar. Jadi siapa pun yang masuk kontestasi demokrasi, apakah itu politisi atau masyarakat umum harus menerima hasilnya.

"Sebagaimana Piala Dunia, ada yang lolos ada yang pulang lebih dulu. Itu harus diterima. Jadi demokrasi itu tidak hanya berhenti di Pemilu, maka nanti para pendukung calon kepala daerah yang kalah harus bisa menggeser pemikirannya, bukan lagi siapa yang kita dukung, tapi agenda apa yang yang kita perjuangkan," terang Yunanto.

Yunanto menilai, sukses Pilkada serentak ini menjadi bukti demokrasi di Indonesia sudah berada di relnya. Ini juga membuktikan bahwa bangsa Indonesia sangat adaptif mengikuti realitas dan perkembangan zaman. Hal itu dilihat dari sistem Pemilu mulai dari zaman setelah Kemerdekaan, Orde Baru hingga sekarang.

"Demokrasi, kebebasan memilih informasi telah mendidik bangsa Indonesia," tandasnya.