Calon kepala daerah tak menyiapkan laporan dana kampanye secara baik

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) merilis dana kampanye sembilan calon kepala daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). JPPR mencatat, mayoritas pasangan calon menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) di waktu yang sangat mepet menjelang batas akhir pelaporan (18.00 waktu setempat).

"Hal ini menunjukkan penyusunan laporan LPPDK oleh pasangan calon tidak disiapkan jauh-jauh hari," kata Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz di kantor JPPR, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/12).

Sembilan calon kepala daerah yang dipantau JPPR adalah Tangerang Selatan (Banten), Depok (Jawa Barat), Jember (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah), Palu (Sulawesi Tengah), Maros (Sulawesi Selatan), Seluma (Bengkulu), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Bantul (Yogyakarta).

Orang lain juga bertanya?

Dari pantauan JPPR, terdapat 2 pasangan calon yang melewati batas waktu ketentuan penyerahan laporan, yaitu pasangan calon bupati dari Jember, yakni Sugiarto-Dwi Koryanto yang menyerahkan laporan pada pukul 18.05 dan pasangan Faidah-A Muqit Arief yang melaporkan pada pukul 18.45 waktu setempat.

Sementara itu, terdapat tiga calon kepala daerah yang saldo awal dan saldo akhir yang sama persis, pasangan calon Wali Kota Depok Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi sebesar Rp 59.113.095, calon Bupati Maros, pasangan calon Muh Imran Yusuf-Said Patombongi sebesar Rp 900.000, dan calon Bupati Seluma Mufran Imron-Gustianto sebesar Rp 99.000.000.

Dari temuan tersebut, lanjut Masykurudin, menunjukkan rekening khusus tidak digunakan untuk transaksi pembukuan baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye pasangan calon.

Dari laporan pengeluaran yang dilaporkan pasangan calon kepala daerah di dalam LPPDK, JPPR membandingkan dengan hasil pantauan pengeluaran kampanye. Dari 27 pasangan calon yng dipantau, terdapat selisih dari yang dilaporkan dengan hasil pantauan. Terdapat 8 pasangan calon yang jumlah aktivitas pantauan JPPR lebih besar dari yang dilaporkan.

(mdk/dan)