Calon penantang kabur, malah Risma yang disalahkan

Merdeka.com - Pilkada serentak untuk Kota Surabaya kemungkinan besar akan ditunda hingga 2017, seandainya tidak ada aturan yang membolehkan calon tunggal melenggang pada pilkada 9 Desember mendatang. Di Kota Pahlawan itu, calon incumbent Tri Rismaharini terlalu kuat sehingga membuat calon penantangnya enggan bertarung.

Sebenarnya ada yang hendak menantang Risma-Whisnu, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, pasangan calon tersebut akhirnya mundur di akhir penutupan pendaftaran tahap kedua yang dilakukan KPU Kota Surabaya.

Pengunduran diri Abror-Haries, yang diusung PAN dan Demokrat, boleh dibilang cukup dramatis. Sebab, bakal calon wali kota Haries kabur saat pasangan calon dan tim suksesnya tengah melakukan proses pendaftaran di KPU. Haries tidak mau menandatangani surat kesediaan pencalonan.

Akibat pengunduran diri ini, nasib pilkada serentak di Kota Surabaya 2015 masih belum jelas. Namun, anehnya banyak suara yang justru menyalahkan Risma karena fenomena calon tunggal di daerah yang masih dipimpinya itu.

Berikut ceritanya:

1.

2.

3.

4.

5.

Tiba-tiba bakal calon wakil wali kota menghilang saat mendaftar

Pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil walikota Surabaya yaitu pasangan Dhimam Abror-Haries Purwoko (Rois) di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Surabaya, Jawa Timur, berlangsung ricuh dan terancam batal, Senin sore (3/8). Secara tiba-tiba, Haries izin keluar ruangan dan tidak kembali untuk tanda tangan kesiapan sebagai calon wakil wali kota di Pilkada Surabaya.Peristiwa ini bermula setelah pasangan Rois dan beberapa pengiringnya masuk ruangan di lantai tiga KPUD Surabaya, Jalan Adityawarman dan menunggu proses pendaftaran yang akan dilakukan Komisioner KPU. Beberapa menit kemudian Haries keluar ruangan.Setelah ditunggu lama tak muncul, keributanpun terjadi. Karena KPU menunggu kehadiran Haries untuk membubuhkan tanda tangan kesediaannya maju di Pilwali Surabaya, mendampingi Abror yang akan bertarung melawan pasangan incumbent Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana dari PDIP.Karena proses pendaftaran tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran calon wakilnya, Abror yang menunggu resah, akhirnya memutuskan untuk mencari Haries setelah beberapa kali menghubungi via telepon selulernya. Namun telepon Haries tidak aktif."Kita kecewa (ulah Haries), tapi kita tetap akan mendukung dan tidak akan menarik rekom untuk Abror. Tapi semuanya terserah KPU, diterima atau tidak pendaftaran ini," sesal Plt Parta Demokrat Surabaya, Suhartoyo.Sementara itu, KPU sendiri, masih menunggu hingga pukul 00.00 WIB. Sebab, pasangan Rois datang sekitar pukul 15.40 WIB, sebelum pendaftaran ditutup pukul 16.00 WIB."Kalau surat pengantar dari Parpol pendukung sudah ada. Tapi Paslon (pasangan calon) yang hadir hanya ketuanya (cawali) saja. Sementara wakilnya tidak ada," ketus Ketua Panwaslu Surabaya, Wahyu Hariadi yang ikut hadir.Atas peristiwa ini, pasangan incumbent Risma-Whisnu, terancam tidak akan mendapat calon lawan tanding di Pilwali, karena hanya menjadi calon tunggal. Jika sampai 00.00 WIB, Haries yang mendapat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tidak muncul, Pilwakot Surabaya juga terancam diundur hingga 2017, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Calon Wawali Surabaya yang hilang ternyata mundur karena diminta ibu

Bakal calon wakil wali kota Haries yang hilang saat pendaftaran di KPUD Surabaya ternyata mengundurkan diri. Alasan mundur politisi usungan Partai Demokrat dan PAN karena dilarang ibu kandungnya.Mundurnya Haries karena faktor orangtua inipun dibenarkan Ketua DPD Partai Demokrat, Soekarwo saat dikonfirmasi wartawan, Senin malam (3/8). Politisi yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengaku, sempat terkejut mendengar kabar kurang 'sedap'."Saya tidak mengira Haries mundur. Ini di luar perkiraan saya," kata Soekarwo di Surabaya, Senin (3/8).Soekarwo mengaku pihaknyapun berusaha mencari tahu penyebab masalah tersebut. "Ini (mundurnya Haries) jangan sampai muncul tudingan negatif, Demokrat tidak serius mengusung pasangan calon. Ternyata, Haries mengaku tidak mendapat restu dari keluarganya, yang keberatan dia maju di Pilkada Surabaya," ungkap Soekarwo yang juga menjabat sebagai gubernur Jawa Timur dua periode ini.Karena memang tak ada restu dari keluarga, lanjut Soekarwo, pihaknya tidak bisa memaksa. "Sangat tidak etis jika kita mencampuri privasi orang. Kalau keluarga Haries tidak menginginkan, kita bisa maklumi, dia juga punya hak untuk mundur," sesalnya.Sebelumnya, pendaftaran calon pasangan Dhimam Abror-Haries Purwoko sebagai lawan tunggal pasangan incumbent Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana di Pilwali Surabaya, Jawa Timur bulan Desember mendatang, sangat mengejutkan publik Kota Pahlawan. Di tengah krisis calon hingga perpanjangan pendaftaran di hari terakhir, 3 Agustus 2015, Partai Demokrat dan Partai Amanah Nasional (PAN) mengusung nama Abror-Haries.Namun secara tiba-tiba, saat bakal calon lawan Risma-Whisnu ini mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Surabaya di Jalan Adityawarman. Dalam proses pendaftarannya, bakal calon wakil walikotanya menghilang.Sesaat setelah berada di ruang pendaftaran KPUD Surabaya di lantai tiga, Haries izin keluar dan tak pernah kembali sebelum dia menandatangani berkas kesediaannya sebagai kandidat Pilwali mendampingi Abror. Akibat ulah Haries ini, sempat terjadi kericuhan di dalam ruangan.KPU memberi toleransi hingga pukul 00.00 WIB, karena Abror-Haries datang sebelum pendaftaran ditutup pada pukul 16.00 WIB. Mereka datang ke KPUD Surabaya sekitar pukul 15.40 WIB.

PAN kesal calon yang diusungnya tiba-tiba menghilang

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan geram karena Bakal calon Wakil Wali Kota Surabaya, Haries Purwoko yang didukung koalisi Demokrat dan PAN hilang saat hendak mendaftar di KPUD Surabaya. Padahal pihaknya sudah menunggu Haries untuk kembali sampai tengah malam jelang penutupan pendaftaran di KPUD Surabaya."Kita marah juga dan nunggu sampai jam 12 malam. Ketua DPC nunggu sampai jam 6 sore. Kita enggak tahu apa dapat ancaman atau apa," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8).Zulkifli mengakui bahwa sebenarnya partainya tak ingin calon incumben Tri Rismaharini urung menjadi Walikota Surabaya kembali. Dengan kesadaran bahwa Risma pasti menang, Zulkifli berniat mencari pesaingnya. Menurut dia, Risma bagus dan dia tak ingin calon Walikota itu diboikot atau dianggap tidak sah oleh KPU karena hanya calon tunggal."Saya ke Surabaya dan calon tunggal, ketemu teman Surabaya tidak setuju kalau Pilkada diboikot, Risma itu wali kota berhasil, wawasan kebangsaaan prestasi bagus, rakyat suka, 80 persen dipilih. Kalau berprestasi lalu diboikot itu politik jangka pendek, pragmatis, mengabaikan kepentingan rakyat, akhirnya saya dan Pakde Karwo memajukan sebagai calon terbaik kedua," jelasnya.Zulkifli menegaskan, bahwa Calon wali kota, Dimas Abror merupakan pilihan dari partainya. Sedangkan Haries merupakan calon yang dipilih oleh Ketua DPD Partai Demokrat, Soekarwo. Di tengah krisis calon hingga perpanjangan pendaftaran di hari terakhir, 3 Agustus 2015, memang Partai Demokrat dan Partai Amanah Nasional (PAN) mengusung nama Abror-Haries."Akhirnya kami sepakat harus maju. Maka hari Sabtu saya instruksikan DPP PAN untuk mengirim calon wali kota terbaik kedua. Akhirnya mengusung kita dari PAN, Abror. Itu usulan kita. Pakde Karwo mengusulkan Haries. Dua-duanya datang (ke KPUD)," tuturnya.Akan tetapi menurut Zulkifli, secara tiba-tiba, saat bakal calon lawan Risma-Whisnu ini mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Surabaya di Jalan Adityawarman. Dalam proses pendaftarannya, bakal calon wakil walikotanya menghilang. Sesaat setelah berada di ruang pendaftaran KPUD Surabaya di lantai tiga, Haries izin keluar dan tak pernah kembali sebelum dia menandatangani berkas kesediaannya sebagai kandidat Pilwali mendampingi Abror. Akibat ulah Haries ini, sempat terjadi kericuhan di dalam ruangan."Tiba-tiba wakil (Haries) terima telpon izin pamit ke toilet enggak balik-balik," pungkasnya.

Pengamat politik justru kritik Risma

Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Sukowidodo, justru menyalahkan calon inkumben, Tri Rismaharini, akibat fenomena calon tunggal yang membuat pilkada serentak di Kota Pahlawan terancam ditunda."Peristiwa ini, menjadi pembelajaran bagi Risma. Komunikasi dia sangat buruk dengan partai-partai. Perlu diingat, dalam menjalankan roda pemerintahan, Risma tidak bisa asyik dengan game-nya sendiri," terang Sukowidodo di obrolan santai bersama wartawan di Surabaya, Selasa (4/8).Sebagai wali kota, lanjut dia harus menjalankan pemerintahannya bersama DPR dan partai-partai politik. "Selama ini, komunikasi politik tidak dibangun oleh Risma. Dia lebih sibuk dengan game-nya sendiri, membangun taman, bikin sekolah dan lain sebagainya itu, semaunya dilakukan sendiri tanpa ada komunikasi dengan partai-partai politik," analisanya.Memang, diakui Suko, secara fisik, kemampuan Risma memimpin Surabaya sudah terbukti. Tapi tidak harmonis dengan partai-partai politik. "Karena komunikasinya tidak terbangun. Bahkan dengan partai pengusungnya sendiri juga tidak terbangun," cetusnya.Karena sikap acuh Risma terhadap partai-partai politik inilah, yang menyebabkan terhentinya proses kaderisasi dalam partai. "Ini salah satu faktor. Partai-partai gagal dalam hal kaderisasi. Termasuk PDIP sendiri, sebagai partai pengusung Risma. PDIP tidak punya kader terbaik di Surabaya. Risma ini kan masuk menjadi kader baru saja, saat akan mendaftar. Dia bukan kader PDIP sebelumnya," paparnya lagi.

Mantan anggota DPRD juga salahkan Risma

Menurut mantan anggota DPRD Surabaya, Simon Lekatompesy, fenomena calon tunggal di Kota Surabaya tidak lepas dari kesalahan Tri Rismaharini sendiri selaku wali kota. Komunikasi Risma terhadap partai-partai politik di Surabaya sangat buruk, sehingga partai-partai politik gagal menjalankan fungsinya."Kepala daerah adalah pembina partai-partai. Jika komunikasinya tidak jalan, maka proses pengkaderan partai ikut gagal. Karena pembinaan dan pendidikan politik itu tidak cukup hanya diserahkan ke partai masing-masing. Karena pengkaderan seperti apa yang diinginkan tidak akan jalan, jika wali kotanya kerja sendiri-sendiri," cetus Simon.Fenomena munculnya calon tunggal di Pilwali Surabaya, seperti yang terjadi saat ini, sehingga menyebabkan ditundanya proses demokrasi di Kota Pahlawan hingga 2017 mendatang, Simon menuding, Risma juga harus bertanggung jawab atas kekacauan politik ini."Saya, sebagai warga Surabaya sangat menyayangkan ditundanya Pilwali ini hingga 2017. Risma juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya partai-partai yang gagal dalam hal pengkaderan. KPU dalam hal ini juga patut disalahkan, karena gagal melakukan sosialisasinya ke bawah," tudingnya.Menurut Simon, seorang kepala daerah tidak boleh hanya sibuk dengan program-programnya sendiri, tapi juga memperhatikan sumber daya manusianya (SDM). "Jadi tidak hanya membangun taman, nangis-nangis karena Dolly, tapi juga melakukan pembinaan mental, SDM-nya juga harus dibangun, bukan main game sendiri," cetusnya.Parpol, kata dia, tidak bisa dibiarkan hidup sendiri tanpa adanya pembinaan dari wali kota atau bupatinya. "Seharusnya, sesuai undang-undang, yang bertanggung jawab melakukan pembinaan Parpol itu wali kota atau bupati dan gubernur-nya. Sehingga tidak bisa diserahkan kepada partai seorang diri," katanya.Simon menilai, kiprah Risma sebagai wali kota di Surabaya terkesan acuh, dan tidak pernah berkomunikasi dengan partai-partai tentang bagaimana membangun Surabaya ke depan. "Jadi tidak heran jika saat ini, banyak masyarakat Surabaya yang acuh tak acuh dengan Pilwali Surabaya. Di tunda atau tidak tidak berpengaruh pada masyarakat, karena tidak ada pendidikan politik di Surabaya," ungkapnya. (mdk/tyo)