Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Canda Jimly soal PT 20%: AHY kalau mau nyalon kan terhambat

Canda Jimly soal PT 20%: AHY kalau mau nyalon kan terhambat Jimly Asshiddiqie datangi KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai partai haluan tengah yang oposisi merupakan pihak tercederai akibat Presidential Threshold (PT) 20 persen. Menurut dia, bilamana partai tersebut ingin mengajukan sosok calon presiden, persentase mereka akan selalu kurang.

"Jadi kalau kelompok alternatif tidak bisa jadi 2 kelompok, karena kurang dan butuh 2 partai koalisi. (Misal) kalau Demokrat dengan PAN tidak cukup, Demokrat dengan PKB juga tidak, dia butuh 3," kata Jimly dalam diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/7).

"Jadi ini kan terhambat, AHY (kalau mau nyalon) kan terhambat itu," selorohnya.

Orang lain juga bertanya?

Kendati demikian, lanjut dia, tidak hanya Demokrat yang tampak merasa dirugikan dengan ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Namun juga, partai lain yang sekiranya ingin mencalonkan pilihannya namun terbentur aturan tersebut.

"Jadi yang tercederai tidak hanya Demokrat, tapi semua partai di luar pemerintahan, bahkan yang di dalam juga. (Misal) kan ada yang nyapres," jelas Jimly.

Oleh karena itu, Jimly berharap, Mahkamah Konstitusi (MK) bisa lebih bijak lagi dalam menyikapi sidang uji materi tentang permohonan uji materi Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Berpikir lebih luas, jadi kalau dikabulkan ini putusan baru dengan argumen baru," tandas dia.

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono

Sumber: Liputan6.com

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
AHY Singgung Syarat 20 Persen untuk Calon Kepala Daerah
AHY Singgung Syarat 20 Persen untuk Calon Kepala Daerah

Akibat, calon yang tidak cukup mendapatkan dukungan partai politik tak bisa ikut berkontestasi. Dan ini dampak, sistem pilkada yang telah disepakati.

Baca Selengkapnya
Surya Paloh Sebut Anies Sulit Maju Pilkada Jakarta, Ternyata Ini Penyebabnya
Surya Paloh Sebut Anies Sulit Maju Pilkada Jakarta, Ternyata Ini Penyebabnya

Saat ditanya apakah hal tersebut menandakan bahwa NasDem tak mendukung Anies di Pilkada Jakarta, Paloh tak menjawab gamblang.

Baca Selengkapnya
Nama-nama Caleg Tak Lolos Parlemen Meski Dapat Suara Tinggi
Nama-nama Caleg Tak Lolos Parlemen Meski Dapat Suara Tinggi

Nama-nama Caleg Terancam Gagal Dapat Kursi DPR Meski Dapat Ratusan Ribu

Baca Selengkapnya
AHY Ungkap Kader Demokrat Marah Bukan Karena Ketumnya Tak jadi Cawapres, Penyebabnya Karena Ini
AHY Ungkap Kader Demokrat Marah Bukan Karena Ketumnya Tak jadi Cawapres, Penyebabnya Karena Ini

AHY mengaku ikhlas dan siap untuk menyongsong peluang masa depan yang lebih baik lagi.

Baca Selengkapnya
AHY Masuk Bursa Cawapres Ganjar, Demokrat Tegaskan Tetap Bersama Anies
AHY Masuk Bursa Cawapres Ganjar, Demokrat Tegaskan Tetap Bersama Anies

Demokrat memandang platform perjuangan yang senada adalah bersama Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya
Golkar soal Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta: Mau Turun Pangkat
Golkar soal Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta: Mau Turun Pangkat

Walaupun begitu, Golkar menyebut hak setiap orang untuk maju dalam pilkada termasuk Anies.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Yenny Wahid Tak Masuk Kandidat Cawapres Anies Baswedan
Demokrat: Yenny Wahid Tak Masuk Kandidat Cawapres Anies Baswedan

Dia mengatakan, jika Anies ingin menang dalam kontestasi Pilpres 2024 harus berpasangan dengan AHY.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Putusan MK Ubah Peta Politik Pilkada Jakarta, PDIP Bisa Usung Anies Lawan Ridwan Kamil
VIDEO: Putusan MK Ubah Peta Politik Pilkada Jakarta, PDIP Bisa Usung Anies Lawan Ridwan Kamil

PDIP sudah mengakui langkahnya mengusung calon di Pilkada Jakarta

Baca Selengkapnya
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.

Baca Selengkapnya