Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cara-cara calon kepala daerah dan aparat awasi kecurangan dalam pilkada

Cara-cara calon kepala daerah dan aparat awasi kecurangan dalam pilkada Gedung KPU. Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Sebanyak 171 daerah hari ini, Rabu (27/6) melaksanakan pemilihan kepada daerah secara serentak. Sebanyak 152.058.452 pemilih tetap siap meramaikan TPS-TPS untuk melakukan pencoblasan sesuai dengan hati nuraninya. Dalam pilkada ini banyak calon kepala daerah mewaspadai kecurangan yang dilakukan lawan politiknya.

Berbagai cara para calon kepala daerah ini lakukan agar kecurangan tidak terjadi. Bukan hanya mereka yang bertarung dalam pemilihan tersebut, tapi aparat negara juga turut aktif menyiapkan sejumlah jurus untuk mencegah kecurangan terjadi. Apa saja caranya?

Gelar ronda keliling

Orang lain juga bertanya?

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah sama-sama mewaspadai gerakan politik uang dan potensi kecurangan yang dilakukan lawannya. Mereka menyiapkan sejumlah cara untuk menjaga konstituen di hari tenang. Pasangan calon (paslon) Sudirman Said dan Ida Fauziyah memilih menggelar ronda keliling alias rolling untuk mengantisipasi segala bentuk kecurangan mulai penyebaran money politic dan aksi intimidasi di tiap daerah.

"Baik itu bagi-bagi sembako maupun bagi-bagi duit kita halau melalui gerakan rolling," ungkap juru bicara pasangan Sudirman-Ida, Sriyanto Saputro, Minggu (24/6).

Sriyanto yang juga Sekretaris DPD Gerindra Jawa Tengah ini juga menyatakan membentuk pasukan Satgas Garuda Anti Kecurangan. Ia menegaskan tak ingin kecolongan dengan adanya tindakan kecurangan selama masa tenang kampanye. Pasukan Satgas Garuda akan berkeliling ke setiap TPS.

Membangun posko

Di sisi lain, paslon Ganjar Pranowo-Taj Yasin memilih membangun posko anti money politic di setiap desa. Para relawannya akan lek-lekan alias tidak tidur semalam suntuk demi memastikan wilayahnya aman dari praktek serangan fajar."Mas Ganjar dan Gus Yasin unggul sangat jauh di berbagai survei, pengamat politik mengatakan hanya satu hal yang bisa membuat paslon nomor satu kalah yakni politik uang," kata Ketua Dulur Ganjar Jateng Wisnubrata.Dia mengaku telah mengirim edaran ke pengurus Dulur Ganjar kecamatan dan kabupaten agar menginstruksikan anggotanya mendirikan posko antimoney politic. "Kita pagari money politic dengan membuat posko secara gotong royong dan atau bekerjasama dengan Panwaslu setempat," imbuhnya.

Mengandalkan para saksi di TPS

Calon pasangan yang diusung partai Golkar siap bertarung dalam pilkada serentak 2018. Berbagai cara telah mereka siapkan agar pilkada tersebut berjalan lancar dan bebas tidak ada kecurangan di berbagai TPS. Secara khusus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya sangat mengandalkan para saksi untuk mencengah kecurangan saat pencoblasan. "Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2018 di 171 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia telah siap mengawal, mengawasi dan memenangkan calon kepala daerah yang diusung dan didukung Partai Golkar dengan menerjunkan para saksi yang telah di-bimtek (bimbingan teknis) di setiap TPS," kata Airlangga.

Membuat Satgas Money Politic

Bukan hanya calon kepala daerah yang mempunyai cara untuk mengatasi kecuarangan lawan dalam pilkada. Tapi aparat negara khususnya kepolisian juga berperan aktif mencengah kecurangan dengan membuat Satgas Money Politic.Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan Satgas yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Menurutnya, tujuan untuk membuat Satgas Money Politic ini juga karena tidak ingin adanya kecurangan terhadap salah satu calon Kepala Daerah. Hal itu juga agar masyarakat setempat mempunyai pemimpin yang benar-benar amanah dan berkualitas."Satgas Money Politic tujuannya adalah untuk meredam. Jangan sampai ada upaya yang curang, politik uang dan lain-lain. Sehingga goal Pilkada nanti mau pilih pimpinan yang amanah, yang berkualitas, itu sampai. Jangan sampai karena pemberian dan lain-lain, kita akan melaksanakan proses hukum itu. Berpolitiklah yang santun, silakan para kontestan siap untuk menang, siap juga untuk kalah," ujarnya.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Strategi Pengawasan Pemilu Bawaslu, Wujudkan Demokrasi Jujur dan Adil
Strategi Pengawasan Pemilu Bawaslu, Wujudkan Demokrasi Jujur dan Adil

Beberapa strategi pengawasan pemilu beserta tujuan dan langkah-langkahnya.

Baca Selengkapnya
Contoh Pelanggaran Administrasi Pemilu, Jenis, dan Solusinya
Contoh Pelanggaran Administrasi Pemilu, Jenis, dan Solusinya

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.

Baca Selengkapnya
Waspada, Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Kerawanan Pilkada
Waspada, Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Kerawanan Pilkada

Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
Bakal Cagub Jakarta Belum Ditetapkan Sudah Keliling, KPU Ingatkan Jangan Curi Start Kampanye
Bakal Cagub Jakarta Belum Ditetapkan Sudah Keliling, KPU Ingatkan Jangan Curi Start Kampanye

Saat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.

Baca Selengkapnya
UU Pilkada Serentak 2024 dan Poin Pentingnya, Perlu Diketahui
UU Pilkada Serentak 2024 dan Poin Pentingnya, Perlu Diketahui

Pelaksanaan Pilkada diatur dengan jelas dalam undang-undang.

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya
Pengamanan Diperketat Jelang Pencoblosan, Kapolda Sumsel: Tidak Puas Hasil Pilkada Jangan Anarkis
Pengamanan Diperketat Jelang Pencoblosan, Kapolda Sumsel: Tidak Puas Hasil Pilkada Jangan Anarkis

Polda Sumatera Selatan mempertebal keamanan menjelang dan setelah hari pencoblosan pilkada 27 November 2024.

Baca Selengkapnya
KPU Serahkan ke Bawaslu Jika Ada Temuan Kecurangan Pemilu
KPU Serahkan ke Bawaslu Jika Ada Temuan Kecurangan Pemilu

Banyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.

Baca Selengkapnya
Prioritaskan Pengamanan, Polisi Pantau Terus Situasi Selama Pilkada
Prioritaskan Pengamanan, Polisi Pantau Terus Situasi Selama Pilkada

Kepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.

Baca Selengkapnya
Catat, Begini Cara Mudah Lapor Kecurangan Pilkada 2024 secara Online dan Offline
Catat, Begini Cara Mudah Lapor Kecurangan Pilkada 2024 secara Online dan Offline

Masyarakat bisa berkontribusi menyukseskan pemilu dengan cara melaporkan setiap kecurangan yang terjadi di lapangan.

Baca Selengkapnya
Bawaslu DKI Petakan Kerawanan pada Pilkada Jakarta 2024
Bawaslu DKI Petakan Kerawanan pada Pilkada Jakarta 2024

Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Minta Kepala Desa Tak Berpihak ke Paslon Tertentu di Pilkada 2024
Bawaslu Minta Kepala Desa Tak Berpihak ke Paslon Tertentu di Pilkada 2024

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.

Baca Selengkapnya