Cara-cara calon kepala daerah dan aparat awasi kecurangan dalam pilkada
Merdeka.com - Sebanyak 171 daerah hari ini, Rabu (27/6) melaksanakan pemilihan kepada daerah secara serentak. Sebanyak 152.058.452 pemilih tetap siap meramaikan TPS-TPS untuk melakukan pencoblasan sesuai dengan hati nuraninya. Dalam pilkada ini banyak calon kepala daerah mewaspadai kecurangan yang dilakukan lawan politiknya.
Berbagai cara para calon kepala daerah ini lakukan agar kecurangan tidak terjadi. Bukan hanya mereka yang bertarung dalam pemilihan tersebut, tapi aparat negara juga turut aktif menyiapkan sejumlah jurus untuk mencegah kecurangan terjadi. Apa saja caranya?
Gelar ronda keliling
-
Bagaimana cara mencegah pelanggaran administrasi pemilu? Salah satu solusi untuk mencegah pelanggaran administrasi pemilu adalah melakukan pencegahan secara dini dan proaktif oleh lembaga pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pengawas pemilu lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Bagaimana PTPS mencegah pelanggaran Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah sama-sama mewaspadai gerakan politik uang dan potensi kecurangan yang dilakukan lawannya. Mereka menyiapkan sejumlah cara untuk menjaga konstituen di hari tenang. Pasangan calon (paslon) Sudirman Said dan Ida Fauziyah memilih menggelar ronda keliling alias rolling untuk mengantisipasi segala bentuk kecurangan mulai penyebaran money politic dan aksi intimidasi di tiap daerah.
"Baik itu bagi-bagi sembako maupun bagi-bagi duit kita halau melalui gerakan rolling," ungkap juru bicara pasangan Sudirman-Ida, Sriyanto Saputro, Minggu (24/6).
Sriyanto yang juga Sekretaris DPD Gerindra Jawa Tengah ini juga menyatakan membentuk pasukan Satgas Garuda Anti Kecurangan. Ia menegaskan tak ingin kecolongan dengan adanya tindakan kecurangan selama masa tenang kampanye. Pasukan Satgas Garuda akan berkeliling ke setiap TPS.
Membangun posko
Di sisi lain, paslon Ganjar Pranowo-Taj Yasin memilih membangun posko anti money politic di setiap desa. Para relawannya akan lek-lekan alias tidak tidur semalam suntuk demi memastikan wilayahnya aman dari praktek serangan fajar."Mas Ganjar dan Gus Yasin unggul sangat jauh di berbagai survei, pengamat politik mengatakan hanya satu hal yang bisa membuat paslon nomor satu kalah yakni politik uang," kata Ketua Dulur Ganjar Jateng Wisnubrata.Dia mengaku telah mengirim edaran ke pengurus Dulur Ganjar kecamatan dan kabupaten agar menginstruksikan anggotanya mendirikan posko antimoney politic. "Kita pagari money politic dengan membuat posko secara gotong royong dan atau bekerjasama dengan Panwaslu setempat," imbuhnya.
Mengandalkan para saksi di TPS
Calon pasangan yang diusung partai Golkar siap bertarung dalam pilkada serentak 2018. Berbagai cara telah mereka siapkan agar pilkada tersebut berjalan lancar dan bebas tidak ada kecurangan di berbagai TPS. Secara khusus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya sangat mengandalkan para saksi untuk mencengah kecurangan saat pencoblasan. "Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2018 di 171 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia telah siap mengawal, mengawasi dan memenangkan calon kepala daerah yang diusung dan didukung Partai Golkar dengan menerjunkan para saksi yang telah di-bimtek (bimbingan teknis) di setiap TPS," kata Airlangga.
Membuat Satgas Money Politic
Bukan hanya calon kepala daerah yang mempunyai cara untuk mengatasi kecuarangan lawan dalam pilkada. Tapi aparat negara khususnya kepolisian juga berperan aktif mencengah kecurangan dengan membuat Satgas Money Politic.Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan Satgas yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Menurutnya, tujuan untuk membuat Satgas Money Politic ini juga karena tidak ingin adanya kecurangan terhadap salah satu calon Kepala Daerah. Hal itu juga agar masyarakat setempat mempunyai pemimpin yang benar-benar amanah dan berkualitas."Satgas Money Politic tujuannya adalah untuk meredam. Jangan sampai ada upaya yang curang, politik uang dan lain-lain. Sehingga goal Pilkada nanti mau pilih pimpinan yang amanah, yang berkualitas, itu sampai. Jangan sampai karena pemberian dan lain-lain, kita akan melaksanakan proses hukum itu. Berpolitiklah yang santun, silakan para kontestan siap untuk menang, siap juga untuk kalah," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beberapa strategi pengawasan pemilu beserta tujuan dan langkah-langkahnya.
Baca SelengkapnyaPelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaSaat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada diatur dengan jelas dalam undang-undang.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaBanyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaKepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca SelengkapnyaKecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Baca SelengkapnyaKepanjangan PKD pemilu adalah Panwaslu Keluarahan/Desa.
Baca Selengkapnya