Cara Surya Paloh bersihkan namanya di tengah pusaran suap PTUN Medan

Merdeka.com - Nama Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh pertama kali mencuat di tengah kasus suap hakim PTUN Medan saat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonaktif, Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evy Susanti merampungkan pemeriksaannya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir September lalu.

Keduanya menegaskan adanya pertemuan di kantor DPP NasDem, Mei 2015. Pertemuan itu dihadiri OC Kaligis, Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugraha, Surya Paloh serta Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella.

Sejumlah pihak mendesak KPK tidak tebang pilih dan berani memeriksa Surya Paloh. Desakan juga muncul dari lawan politik NasDem.

"Menurut saya, semua orang posisinya sama di dalam hukum termasuk Pak Surya Paloh. Untuk itu pemerintah dan KPK tak boleh tebang pilih dalam menegakkan hukum di tanah air," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/10).

Fadli menyarankan KPK bersikap tegas dan cepat dalam membuktikan adanya tindakan korupsi dalam kasus itu. Sebab, dikhawatirkan adanya anggota partai yang memanfaatkan kedekatan kekuasaan untuk menutupi kasus hukum tersebut.

"Jangan sampai ada pejabat yang salah dimanfaatkan sebagai alat politik. Maka dari itu, perlu pembuktian dan proses hukum yang jelas. Termasuk dengan pejabat-pejabat tinggi yang dekat dengan kekuasaan," terangnya.

Surya Paloh angkat bicara demi membersihkan namanya dari kasus yang menjerat OC Kaligis, Gatot dan istri mudanya Evy. Merdeka.com mencatat pembelaan Surya Paloh. Berikut paparannya.

Siap jika dipanggil KPK

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan akan hadir jika dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam pengembangan kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. Bahkan, sebelum ditanya oleh awak media, dia langsung menyatakan kesiapannya itu. 

"Sebelum kalian (wartawan) tanya. Saya pastikan akan datang jika memang diperlukan," kata Surya Paloh usai menghadiri perayaan ulang tahun Fraksi NasDem di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/10) malam.

Tidak bicarakan kasus

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengakui ihwal pertemuan antara Gubernur Sumatera nonaktif Gatot Pujo Nugroho beserta istrinya, Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan juga Ketua Mahkamah Dewan Partai NasDem saat itu, OC Kaligis seperti yang diutarakan oleh istri Gatot. 

Namun, pertemuan tersebut, kata dia, hanya sebatas sebagai sarana untuk mendamaikan hubungan Gatot dengan Erry yang merenggang. Sehingga, dia membantah pertemuan tersebut juga diperuntukkan untuk membahas perihal kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. 

"Kamu lihat wajah saya apakah saya berbohong. Satu kalimat pun tidak ada (membicarakan kasus suap hakim PTUN Medan). Satu kata pun tidak ada. Minta ketemu ini, ketemu itu, tidak ada," tegasnya.

Siap rekonstruksi ulang

Untuk membuktikan ucapannya terkait pertemuan dengan Gubernur Sumatera nonaktif Gatot Pujo Nugroho beserta istrinya, Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan juga Ketua Mahkamah Dewan Partai NasDem saat itu, OC Kaligis, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan kesiapannya apabila memang diperlukan rekonstruksi ulang pertemuan itu. "Jadi kalau memang diperlukan rekonstruksi ulang saja," ucapnya.

Siap pecat kader korupsi

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan akan memecat Sekjen NasDem Patrice Rio Capella apabila yang bersangkutan terbukti terlibat dalam kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. Pemecatan juga berlaku ke setiap kader yang tersandung masalah korupsi, tak terkecuali dirinya sendiri yang seorang Ketua Umum. 

"Dengan kasus Sekjen Rio yang dipanggil KPK sebagai saksi, kita hormati, mudah-mudahan tetap jadi saksi. Tapi kalau status ditingkatkan, hanya ada dua pilihan say goodbye atau di 'goodbye'kan, jelas?" kata Paloh saat menghadiri ulang tahun Fraksi NasDem di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/10) malam. 

Siap keluar dari NasDem

Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, ketegasan sikap terhadap kader partai yang terlibat korupsi menjadi sebuah pendidikan politik bagi masyarakat. Bahkan, dia siap menanggalkan kursi Ketua Umum Partai NasDem jika terbukti melakukan korupsi.

"Ini yang membedakan partai ini, gerakan perubahan itu tidak sekedar pemahaman. dimulai dengan perilaku keteladanan," katanya. 

"Aspek penegakan hukum adalah modal utama Partai NasDem bukanlah sebuah retorika. Kasus pemberantasan korupsi termasuk saya maka dengan atas dasar kerelaan dipecat atau meninggalkan partai NasDem. Kader terlibat korupsi harus keluar, termasuk saya," tukas Paloh.  (mdk/noe)