Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Catatan Bawaslu Jabar: Mulai dari Politik Uang Hingga Petugas KPPS Coblos Surat Suara

Catatan Bawaslu Jabar: Mulai dari Politik Uang Hingga Petugas KPPS Coblos Surat Suara ilustrasi politik uang. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan dugaan pelanggaran berupa praktik uang jelang pencoblosan di sejumlah wilayah. Temuan dan laporan itu terjadi di Kabupaten Bandung, Cianjur, Indramayu, Pangandaran, Karawang dan Kota Depok.

Di daerah Kabupaten Bandung, laporan yang diterima Bawaslu terjadi di Kecamatan Paseh. Yakni, dugaan pembagian sembako dan uang Rp150.000 di masa tenang pada 6 Desember sekitar pukul 21.30 WIB. Hanya saja, tidak diungkap siapa yang terlibat dalam praktik tersebut.

Lalu di Kabupaten Indramayu, Bawaslu Jabar mendapatkan empat laporan. Di antaranya pembagian uang pada Rp20.000 Selasa 8 Desember 2020 pukul 19.00 WIB di RT 06 RW 03 Desa Mundu Kecamatan Karangampel dan Desa Lanjan Kecamatan Lohbener sekitar pukul 21.00 WIB.

Orang lain juga bertanya?

Kabupaten Karawang, laporan berisi dugaan pembagian uang di Desa Cibalongsari Kecamatan Klari pada 7 Desember pukul 00.30 WIB. Buktinya berupa amplop berisi pecahan uang Rp20.000 dan Rp5.000. Kasus empat terjadi di Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat pada 8 Desember.

"Semua lapoan telah dicatat Bawaslu, namun masih dilakukan pendalaman dan penanganan," kata Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan, Kamis (10/12).

"Secara total, praktik money politic ini ada sebanyak 19 laporan. Selain di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Karawang, ada juga empat laporan di Kabupaten Cianjur, satu laporan di Kota Depok dan empat laporan di Kabupaten Pangandaran," lanjutnya.

Selain politik uang, Bawaslu pun mendapat laporan dugaan pelanggaran saat pemungutan suara di Pilkada Kabupaten Indramayu. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diduga mencoblos empat surat suara.

Anggota KPPS tersebut bertugas di TPS 7 Desa Karang Mulya Kecamatan Kandang Haur. "Jika terbukti, ini menyalahi aturan, konsekuensinya bisa pemungutan suara ulang (di TPS 7). Kemudian, punya konsekuensi ke tindak pidana pemilu," ucap dia.

"Nanti dikaji dulu oleh teman-teman di Indramayu. Rekomendasinya bisa pemungutan suara ulang dan bisa ke pidana," ucapnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bawaslu Catat 130 Dugaan Pelanggaran Politik Uang di Masa Tenang dan Pencoblosan Pilkada 2024
Bawaslu Catat 130 Dugaan Pelanggaran Politik Uang di Masa Tenang dan Pencoblosan Pilkada 2024

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, jumlah dugaan pelanggaran ini tercatat hingga Rabu, 27 November 2024.

Baca Selengkapnya
Temuan Dugaan Money Politic Digital Modus Transfer Uang ke Akun Judi Online
Temuan Dugaan Money Politic Digital Modus Transfer Uang ke Akun Judi Online

Bawaslu provinsi sudah membahasnya dengan KPID dan KPU.

Baca Selengkapnya
Bivitri Susanti: Ketua KPPS Coblosi Surat Suara Pramono-Rano Pasti Ada yang Perintahkan
Bivitri Susanti: Ketua KPPS Coblosi Surat Suara Pramono-Rano Pasti Ada yang Perintahkan

Bivitri menilai, modus ketua KPPS TPS 028, Pinang Ranti, Makassar, Jaktim yang mencoblos 19 surat suara milik Pramono-Rano bukan hal baru.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang
Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang

Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.

Baca Selengkapnya
KPU Serahkan ke Bawaslu Jika Ada Temuan Kecurangan Pemilu
KPU Serahkan ke Bawaslu Jika Ada Temuan Kecurangan Pemilu

Banyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.

Baca Selengkapnya
JPPR Klaim Temukan Sejumlah Pelanggaran di TPS, dari Diintimidasi Aparat hingga Pembagian Uang
JPPR Klaim Temukan Sejumlah Pelanggaran di TPS, dari Diintimidasi Aparat hingga Pembagian Uang

JPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Jenis Pelanggaran Pemilu dan Cara Melaporkannya, Perlu Diketahui
Jenis Pelanggaran Pemilu dan Cara Melaporkannya, Perlu Diketahui

Pelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.

Baca Selengkapnya
3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran
3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran

Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Jateng Ungkap 16 Kasus Pelanggaran Pemilu, Ini Daftarnya
Bawaslu Jateng Ungkap 16 Kasus Pelanggaran Pemilu, Ini Daftarnya

Bawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah

Baca Selengkapnya
Bawaslu Kabupaten Bogor Temukan Penggelembungan Suara Antarpartai dan Antarcaleg
Bawaslu Kabupaten Bogor Temukan Penggelembungan Suara Antarpartai dan Antarcaleg

Beberapa kecamatan yang tercatat mengalami pergeseran suara antara lain, Ciseeng, Klapanunggal, Gunungputri, Bojonggede, Jasinga, dan Citeureup.

Baca Selengkapnya
Mahfud Minta Bawaslu dan KPK Segera Selidiki Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol
Mahfud Minta Bawaslu dan KPK Segera Selidiki Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol

Dana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang
Bawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

Baca Selengkapnya