Catatan merah rapor Jokowi setahun jadi presiden

Merdeka.com - Hari ini tepat satu tahun Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dilantik. Banyak janji-janji kampanye yang belum terpenuhi seperti yang dirumuskan dalam Nawacita. Banyak catatan termasuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jokowi belum memenuhi harapan rakyat.

Satu tahun terakhir boleh dikatakan sebagai masa konsolidasi politik setelah hiruk pikuk masa pemilihan presiden yang menguras energi bangsa, termasuk terciptanya dua kubu. Hingga kini, sisa perpecahan itu masih terasa di masyarakat, meski di tingkat elit hubungan kubu KMP dan KIH sudah melunak.

Presiden Jokowi masih disibukkan mengurusi internal pemerintahan, serta memastikan visi dan misinya serta janji-janji kampanyenya bisa dikerjakan oleh para bawahannya. Belum setahun, Jokowi sudah melakukan reshuffle dengan mengganti tiga menteri koordinator, satu menteri, dan sekretaris kabinet.

Kini, isu perombakan muncul lagi di tengah momen satu tahun pemerintahan. Apalagi, masuknya Partai Amanat Nasional ke barisan pendukung pemerintah seperti membuat Jokowi harus mengakomodasi kader mereka ke kabinet.

Apa saja catatan merah yang masih menjadi pekerjaan besar Jokowi-JK di empat tahun ke depan masa pemerintahannya? Berikut rangkumannya:

Ahok: Budgeting harus lebih ketat

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyoroti soal anggaran. Ahok meminta Jokowi lebih memperhatikan aliran dana yang selama ini menjadi sumber korupsi di Indonesia. Ini penting untuk meredam potensi korupsi.Salah satu yang disorot Ahok, masih banyak kepala daerah masih menikmati fulus dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga tak sedikit para pejabat daerah hidup foya-foya meski gaji negara kecil."Harapan saya memang soal budgeting mesti lebih ketat saja. Saya juga berharap beliau berani memotong, beliau sudah bilang akan potong. Pura-pura kan selama ini kepala daerah gaji kecil terus hidupnya mewah, terus enggak boleh terima uang dari BUMD macam-macam," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (19/10).Bekas Bupati Belitung Timur ini percaya, mantan duetnya di DKI Jakarta itu bisa mengatasi persoalan ini. "Kok kita bisa membiarkan negara seperti ini, nah beliau akan ubah secara bertahap," ujarnya.Meski begitu, kata Ahok, Jokowi sudah mampu memegang ritme pemerintahan. Bahka dia berpandangan Jokowi cepat beradaptasi setahun ini.Bagi Ahok, salah satu bukti percepatan pembangunan Jokowi adalah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia. "Dan kita lihat banyak sekali kebijakan dikeluarkan termasuk izin-izin, itu yang saya kira sudah cukup baik," terangnya.

Gerindra soroti pengangguran hingga krisis ekonomi

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menyoroti janji-janji yang dibuat oleh Jokowi saat masih kampanye pada Pilpres 2014 lalu. Mengukur kinerja pemerintahan harus didasari pemenuhan terhadap janji-janji itu."Parameternya, pertama, pertumbuhan ekonomi nasional yang terus tertekan. Dari data BPS, saat ini, ekonomi hanya tumbuh 4,67 persen. Ini yang terburuk dalam 5 tahun terakhir," kata Heri melalui keterangan tertulisnya, Senin (19/10).Hal yang kedua, kata Politikus Gerindra ini di satu tahun pemerintahan Jokowi, dia menyebut jumlah pengangguran yang meningkat. Sesuai data BPS, kata dia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 300 ribu orang atau naik sebesar 0,81 persen. Peningkatan pengangguran ini memperkuat indikasi bahwa ekonomi nasional sedang "sakit"."Buruknya kinerja ekonomi hingga triwulan III 2015 telah berimbas kepada bertambahnya jumlah pengangguran. Padahal, jumlah orang yang butuh pekerjaan terus bertambah 3 juta orang," ujarnya.Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi ini pula, lanjut dia, laju inflasi menjadi yang tertinggi se-ASEAN. Berdasarkan analisis IGJ, kata dia, misalnya, laju inflasi bergeser dari proyeksi yang ditetapkan sebesar 4,4 persen. Bulan Mei 2015, laju inflasi mencapai 7,15 persen atau naik sebesar 2,75 persen dari target pemerintah. Saat ini, inflasi Indonesia adalah yang tertinggi se-ASEAN sebesar 6,18 persen."Tidak hanya di daerah perkotaan, kenaikan inflasi itu terjadi juga di daerah pedesaan yang ditandai dengan naiknya indeks seluruh kelompok konsumsi," katanya.Dalam hal investasi, dia menilai realisasi investasi yang terbilang sangat minim dan hanya berkontribusi di bawah 2 persen pada pertumbuhan PDB. Selanjutnya, investasi asing yang masuk tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Terbukti, dari data BKPM, telah terjadi penurunan serapan tenaga kerja sekitar 50 ribu orang pada triwulan yang lalu."Utang luar negeri juga yang membengkak. Sampai triwulan II-2015, Utang LN yang harus dibayar sudah membengkak di atas USD 300 miliar, terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD 134,6 miliar (44,2% dari total ULN)" tukasnya.

Poros maritim belum terwujud

Salah satu visi besar pemerintahan Jokowi-JK adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pembangunan tol laut untuk menghubungkan berbagai pelabuhan hingga kini belum terlihat realisasinya. Pengamat Maritim, Y Paonganan mengatakan sampai saat ini pemerintah Jokowi-JK belum juga merealisasikan konsep maritim. Bahkan, dia mengibaratkan program maritim pemerintah dengan jauh panggang dari api."Setelah setahun pemerintahan Jokowi-JK belum ada satupun capaian dalam membangun maritim Indonesia. Jauh panggang dari api jika ditinjau dari visi maritim yang didengungkan Jokowi-JK saat pilpres," kata Paonganan di Jakarta, Senin (19/10).Dia menilai konsepsi Poros Maritim dan Tol Laut yang jadi jargon utama dari visi maritim Jokowi-JK seakan hilang. Selain itu, dinilainya defenisi dari maritim Jokowi sangat membingungkan.Paonganan menganggap selama satu tahun kepemimpinan Jokowi, belum ada implementasi maupun kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat. "Menteri Susi, hanya sekedar pencitraan menenggelamkan puluhan perahu kayu dengan alasan memberantas illegal fishing, itu semua bohong," terangnya.Paonganan mengungkapkan efek dari kebijakan moratorium perizinan kapal penangkap ikan hanya mengakibatkan ribuan orang di-PHK. Menurutnya, konsep moratorium itu pun tidak berdampak baik bagi rakyat kecil."Kemiskinan nelayan tradisional malah kian meningkat dengan naiknya harga BBM, daya beli nelayan kian terpuruk. Tak sedikit dari mereka alih profesi jadi pemulung dan sebagainya," tegasnya.Lebih lanjut, dia menyebut pergantian Menko Maritim pun tidak berpengaruh banyak. Apa lagi, dinilai Paonganan Menko Maritim Rizal Ramli kerap adu mulut dengan sejumlah pihak. Bukan hanya menyinggung kinerja Rizal Ramli, dia juga menyindir kinerja Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan."Jonan malah sibuk mengumbar atribut militer seakan kementerian perhubungan adalah institusi militer," ujarnya.

Hary Tanoe sindir proyek untuk kalangan atas

CEO Media Nusantara Cipta (MNC) Group Hary Tanoesoedibjo menilai kinerja pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kurang cepat, utamanya dalam hal perbaikan sektor ekonomi. Hary menyoroti kualitas dan kecepatan pemerintah dalam melakukan perbaikan."Bagaimana saya memandang perekonomian dalam setahun Jokowi-JK kurang cepat. Ya hampir semua karena yang pertama kualitas, yang kedua speed," tutur Hary di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/10).Hary memaparkan, banyak hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah, selain soal ekonomi, juga soal hukum, korupsi, narkoba dan berbagai masalah sosial.Khusus untuk sektor ekonomi, Hary melihat pemerintah hanya fokus membangun proyek besar-besaran. Hal ini, menurutnya sangat erat kaitannya dengan kalangan menengah ke atas."Masyarakat menengah ke bawah kecipratan tapi lebih kecil. Nah kita harus ingat, sebelum kita mengalami penurunan ekonomi seperti ini masalah bangsa kita adalah kesenjangan sosial. Ini sangat-sangat penting dengan kita mengadopsi pasar bebas, kapitalisme, di tengah masyarakat yang kesejahteraannya masih di bawah dan pendidikan masih di bawah, pertumbuhan ekonomi itu cenderung dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas," papar Hary.Menurut Hary, pasar bebas tidak bisa diterapkan di Indonesia sebelum laju pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat menengah ke bawah meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke atas."Artinya pemerintah harus fokus programnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat ini. Bagaimana mereka dapat akses modal dengan cepat, murah, bagaiman mereka diberikan pelatihan, terampil karen abnyak dair mereka yang pedidikannya kurang. Bagaimana mereka dilindungi, jangan diadu di pasar bebas karena pasti kegiles, ini yang saya harapkan dilakukan pemerintah. Kalau kita bisa melakukan ini saya yakin pertumbuhan ekonomi akan tumbuh," tutur Hary. (mdk/bal)