Cegah Hoaks, AMSI Desak KPU Jelaskan Cara Himpun DPT Pemilu

Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut mengatakan, publik perlu dijelaskan bagaimana cara KPU menghimpun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tujuannya, agar masyarakat tidak termakan hoaks tentang pemilih siluman, KTP Palsu, dan lainnya.

"Ini paling sering kali miss, entah dari hulunya, entah dari informasi medianya, entah dari hilirnya, persepsi publiknya. Tapi data soal DPT ini sering kali menjadi isu yang ramai dibicarakan setiap proses pemilu digelar," ujarnya dalam diskusi open data KPU untuk ekosistem civictech Pemilu 2024 yang demokratis, Rabu (8/12).

"Rasanya memang publik perlu dijelaskan selain datanya disajikan, publik perlu dijelaskan bagaimana cara KPU menghimpun DPT. Karena isu atau rumor begitu pemilu digelar itu, isu atau rumor DPR ini bisa berkembang ke banyak penjuru. Oh ini datanya versi ini, ini versi ini," tambah Wens.

Wens menyarankan, KPU bisa memberikan informasi DPT melalui cara yang lebih mudah dicerna publik maupun kaum muda. Sebab, masyarakat muda sulit susah mencerna informasi dalam bentuk teks.

"Mungkin bisa datang dalam bentuk grafik, mungkin bisa datang dalam videografik, mungkin dia bisa datang dalam bentuk cara-cara yang agak mudah dicerna oleh publik. Supaya mereka mudah juga untuk share data-data itu, ketika misalnya hoaks atau informasi seputar data pemilih siluman, KTP palsu mampir dilayar ponselnya," tuturnya.

Direktur Konten KLY ini melanjutkan, publik perlu dimudahkan untuk mengecek apakah dia sudah terdaftar DPT atau belum. Mungkin perlu dibikin aplikasi semacam PeduliPemilu.

"Saya membayangkan kalau kayak orang semudah mengakses kalau kayak sekarang PeduliLindungi, kalau kita membuat seperti PeduliPemilu misalnya," ucapnya.

"Data mungkin bisa disajikan hingga DPT di tingkat TPS, ini memudahkan partisipasi kontrol publik sampai level terbawah," jelas Wens.