Cegah Istana Terseret Konflik Demokrat, Jokowi Diminta Pecat KSP Moeldoko

Merdeka.com - Ketua Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer menilai, ditetapkannya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umun Partai Demokrat versi KLB di Sumut berdampak buruk bagi Istana. Dia pun menyarankan agar Presiden Jokowi memberhentikan Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP demi menjaga marwah Istana.

"Narasi tuduhan bahwa Jokowi terlibat di KLB Demokrat akan semakin liar jika Moeldoko tetap di Istana. Sementara Presiden Jokowi sendiri tentunya akan penuh pertimbangan untuk memberhentikan," kata Noel dalam keterangan tertulis diterima, Senin (8/3).

Noel meyakini, jika Moeldoko diberhentikan dari jabatannya, maka konflik Partai Demokrat akan menghentikan Istana dan nama baik Presiden Jokowi yang saat ini terus diseret.

"Kalau memberhentikan Moeldoko nantinya SBY merasa girang dan menang secara politik. Pilihannya adalah harus berpihak pada pilihan yang sangat demokratis yaitu membiarkan persoalan internal demokrat bisa diselesaikan di internalnya sendiri," jelas Noel.

Sebagai tambahan, pernyataan Noel senada dengan pandangan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Din menilai, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko layak dipecat karena merusak citra Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Alasannya, ada upaya pendongkelan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat setelah Moeldoko didapuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara.

"Penting untuk dipertanyakan, apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak? Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," kata Din dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Selain itu Din menilai, Moeldoko layak dipecat jika bergerak sendiri. Apalagi, dengan menjadi pimpinan partai politik, tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan akan terganggu.

"Jika Beliau tidak pernah mengizinkan, maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden. Dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," kata Din.

Ia pun menyarankan sebaiknya pemerintah tidak menerima hasil KLB Sumut. Jika disahkan pemerintah, akan menjadi preseden buruk dan tercipta kegaduhan nasional.

"Maka yang tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika pemerintah mengesahkannya maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional," kata Din.

Reporter: M Radityo

Sumber: Liputan6.com