Cegah Korupsi Kepala Daerah, NasDem Konsisten Terapkan Politik Tanpa Mahar

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap kepala daerah dalam Operasi Tangan (OTT). Kepala daerah yang ditangkap yaitu Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu yang diduga menerima fee proyek pembangunan dari rekanan.

Maraknya penangkapan kepala daerah dalam setahun belakangan ini menjadi perhatian bagi Partai Nasdem. Untuk mencegah kadernya atau kepala daerah yang diusungnya terjerat korupsi, NasDem ingin konsisten menerapkan politik tanpa mahar. Demikian disampaikan Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate di DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (19/11).

Johnny mengatakan saat ini ada 190 kepala daerah yang diusung NasDem di Indonesia. Menurutnya dengan kebijakan politik non mahar, korupsi bisa dicegah.

"Kami bagaimana melakukan usaha pencegahan korupsi. Tentu kami melaksanakan tekanan besar dengan mengedepankan betul politik tanpa mahar secara konsisten. Dan kami harapkan ini memberikan sumbangsih untuk pencegahan korupsi," jelasnya usai bertemu pejabat KPK

Johnny mengatakan berdasarkan informasi dari KPK, biaya politik paling besar yang dikeluarkan calon kepala daerah ialah mahar politik. Mahar politik ini nilainya bisa setengah dari biaya politik secara keseluruhan yang harus disiapkan calon kepala daerah.

"Kalau sudah memberikan kontribusi tanah mahar setidaknya setengah dari biaya politik itu bisa diatasi. Sedangkan setengah berikutnya adalah memang riil biaya politik seperti alat peraga, kampanye dan seterusnya. Dengan demikian beban finansial bagi pasangan calon baik yang terpilih apalagi yang tidak terpilih bisa diatasi dengan tidak membebankan dengan biaya politik yang tinggi," jelasnya.

Selain menerapkan politik tanpa mahar sebagai upaya mencegah kadernya berbuat korupsi, Johnny mengatakan integritas juga menjadi prioritas nomor satu yang harus dimiliki para kader NasDem. Jika ada kadernya yang terlibat korupsi maka segera dipecat.

"Ini tidak melalui proses yang rumit, acara sederhana. Sebelumnya mereka sudah punya Pakta Integritas, ini upaya pencegahan korupsi. Sedangkan upaya pemberantasan korupsi, kami juga berdiskusi dengan KPK bagaimana secara efisien melakukan usaha pemberantasan korupsi," jelasnya.