Cegah pecah kongsi, politisi PDIP ingatkan koalisi tak ngotot minta jatah cawapres
Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Aria Bima meminta partai-partai koalisi pendukung Joko Widodo tidak memaksakan agar kadernya dipilih menjadi calon wakil presiden (Cawapres). Jika partai-partai tetap ngotot memaksakan kader mereka dipilih, maka berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh koalisi.
"Jadi lebih bagus semua cooling down, karena kalau semua mengancam jadi terus tidak mungkin terakomodasi semua dan pecah," kata Aria saat dihubungi, Senin (6/8).
PKB menjadi salah satu partai di barisan pendukung Jokowi yang berharap kadernya dipinang menjadi cawapres. Nama yang diajukan yakni sang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin. Pencalonan Cak Imin disebut mendapat dukungan dari kiai dan kader NU.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Apa yang sedang dilakukan PDI Perjuangan terkait pilkada 2024? Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
Aria menuturkan, Cak Imin telah sepakat agar urusan cawapres diserahkan kepada Jokowi bersama partai pendukungnya. Barisan partai pendukung Jokowi juga sudah sepakat tidak memaksakan nama cawapres.
"Itu sudah disepakati dan pertemuan termasuk Cak Imin, Cak Imin juga sangat memahami keinginan para kiai ingin kader PKB jadi cawapres," ujarnya.
"Tapi mekanisme tentunya akan diperjuangkan oleh Cak Imin dalam mekanisme keputusan presiden yang dikonsultasikan dengan para partai pengusung," sambung Aria.
Lagipula, representasi kader NU cukup banyak mendapatkan posisi di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Aria menyebut setidaknya ada 7 pos menteri dan kepala lembaga yang diisi oleh kader NU.
"Dan para kiai yang lain juga tahu kok bahwa dalam pemerintah Jokowi ini ada 7 menteri NU kader dari Mendikbud, Menteri Agama Menaker, Menpora, Mendes, Mensos terus BNP2TKI Nusron," tegas dia.
Untuk itu, Aria mengklaim masalah paksa memaksa cawapres Jokowi telah selesai di tingkat koalisi.
"Jadi kalau memaksakan berarti sudah mundur. Dari kemarin pertemuan 3 kali itu sudah sepakat semua punya calon cawapres tapi tidak memaksakan karena keputusan presiden akan melihat sampai detik-detik terakhir, mana yang akan diputuskan," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP mengklaim sejak awal menghindari kerja sama yang didasari oleh nafsu kekuasaan semata.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca SelengkapnyaPDIP terus melakukan komunikasi sejumlah partai untuk berkoalisi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaAria Bima juga membantah anggapan jika partainya mengabaikan partai-partai kecil.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri menegaskan kepada Airin Rachmi Diany agar bersuara keras jika bergabung dengan PDIP dan menemukan kecurangan TSM.
Baca SelengkapnyaDjarot menegaskan koalisi gemuk bukan jaminan menang.
Baca SelengkapnyaSaid menerangkan PDIP memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaAria Bima menilai, perbedaan pilihan maupun partai pengusung merupakan hal yang wajar dalam berkontestasi.
Baca SelengkapnyaKetua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, mengatakan partainya terbuka bila dalam bekerja sama dengan partai lainnya
Baca SelengkapnyaKomaruddin akan menindak tegas jika ada kader PDIP yang membelot atau tidak mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBasarah menilai, hal tersebut tidak menjadi tolak ukur untuk maju di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenurut Adian, pihaknya juga tidak peduli apapun pernyataan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya