Cegah politik dinasti, kuncinya ada di partai politik bukan UU

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan keluarga incumbent mencalonkan diri dalam pilkada setelah menganulir larangan yang dibuat dalam pasal 7 huruf r UU Pilkada. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Fery Kurnia Rizkiyansyah menegaskan, pembatasan petahana untuk tidak maju dalam pilkada bukanlah satu-satunya cara membersihkan sistem demokrasi dari praktik dinasti politik di Indonesia.

Bagi Ferry, terselenggaranya pilkada secara baik berawal dari mekanisme penjaringan calon yang dilakukan partai politik.

"Sebenarnya hal ini terletak pada sistem rekrutmen parpol. Parpol harus lebih selektif, apakah benar berkredibel dan integritas. Kalau ada seperti itu KPU akan sangat terbantu. Nanti akan diperiksa secara administratif tapi sudah dibantu dengan proses selektif. Saya juga bangga memilih pemimpin betul-betul bottom up dari bawah seleksinya," ujar Ferry dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jl. Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (11/7).

Selain itu, tegas Ferry pendidikan politik juga sangat penting terutama dilakukan oleh partai politik. KPU dalam hal ini hanya mengatur atau implementatif dalam pelaksanaan Pilkada. Rizki mencontohkan bahwa, petahana dan keluarga petahana perlu diajarkan tidak boleh melakukan rotasi dan mengiklankan dirinya dengan menggunakan dana dari APBD.

Meskipun Petahana, kata dia, dapat menggunakan anggaran untuk kepentingan sosial, namun tidak boleh ada unsur kampanye apalagi membantu salah satu mengiklankan keluarga petahana sendiri.

"Seperti iklan kesehatan dan segala macamnya. Kalau bintang iklan belum ada aturannya. Kalau sekarang sudah dibuka seperti ini siapapun boleh. Jadi jangan sampai incumbent yang sekarang menjabat, tidak boleh campaign dengan anggaran APBD," papar Ferry.

Lebih lanjut dia memaparkan, pilkada serentak nanti bisa sukses dan berjalan baik jika ada dukungan dan kerja sama antara stake holder dan masyarakat.

"Saya yakin pilkada akan sukses jika semua pihak baik stake holder dan masyarakat bekerjasama. Dalam hal ini terdapat pengawasan ketat bagi keluarga petahana yang maju dalam pilkada," tandas Ferry. (mdk/bal)