Cegah politik uang di pilkada, Bawaslu Jatim bikin Satgas OTT

Merdeka.com - Guna mengantisipasi praktik politik uang di 19 daerah menggelar Pilkada serentak di Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membentuk Satgas Operasi Tangkap Tangan (OTT). Satgas OTT ini terdiri dari Panwaslu, mahasiswa, dan masyarakat.

Dikatakan Ketua Bawaslu Jawa Timur, Sufiyanto, Satgas OTT ini akan ikut memantau Pilkada serentak mulai H-1 pencoblosan di masing-masing daerah.

"Mereka juga akan mengawasi TPS. Karena TPS sangat rawan pelanggaran," kata Sufiyanto usai menghadiri apel pergeseran pasukan pengamanan Pilkada, di Mapolda Jawa Timur, Senin (7/12).

Menurut Sufiyanto, selain saat pemungutan suara, potensi politik uang rawan terjadi saat distribusi formulir C4 dilakukan. Menurut dia, banyak kemungkinan tim sukses pasangan calon menyelipkan stiker atau ajakan memilih calon tertentu melalui panitia.

"Jadi, kalau ada yang memberi suvenir harus ditolak," ujar Sufiyanto.

"Saat ini, Bawaslu belum menemukan adanya money politics. Hanya saja, kemarin ada laporan di salah satu desa di Kabupaten Gresik. Indikasinya memang ke sana (politik uang), tapi sudah ditangani," lanjut Sufiyanto.

Di tempat sama, Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito mengatakan, tahapan Pilkada serentak sudah terlaksana 90 persen dan tinggal pelaksanaan.

"Untuk pengiriman logistik, sebelumnya petugas berkoordinasi dengan polisi dan pelabuhan. Saat ini, semua logistik sudah ada di PPK (kecamatan) dan sebagian juga sudah didistribusikan ke PPS," kata Eko.

Pada 8 Desember nanti, lanjut Eko, semua logistik sudah harus berada di PPS, termasuk wilayah terjauh di provinsi itu. Selanjutnya logistik dikirim ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara.

"Sampai sekarang belum ada laporan terkait kendala distribusi logistik Pilkada, dan sekarang tinggal pelaksanaan sesuai tahapan," ucap Eko.

Sedangkan masalah kerusakan surat dan kotak suara, kata Eko, sudah disortir.

"Untuk Surabaya sudah beres, termasuk Kabupaten Blitar dan Kediri. Saat diketahui ada surat suara rusak, petugas sudah melaporkan dan segera diganti dengan yang baru," ujar Eko.

Pada 9 Desember mendatang, 19 daerah di Jawa Timur menggelar Pilkada serentak. Di antaranya Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Ngawi, Sidoarjo, Lamongan, Malang, Ponorogo, Situbondo, Sumenep, Mojokerto, Kediri, Banyuwangi, Tuban, Gresik, Jember, Blitar, dan Pacitan.