Follow
Cegah politik uang, KPK diminta pelototi muktamar PPP
Merdeka.com - PPP berencana menggelar muktamar pada April mendatang. Partai berlambang Kabah ini ingin melibatkan KPK dalam pemilihan ketua umum untuk mencegah adanya money politic di muktamar.
"Kita mau ada supervisi dengan KPK, kita tidak mau nanti ada money politic di muktamar nanti," ujar Wakil Sekjen PPP hasil Muktamar Bandung, Hasan Husaeri di Gedung KPK, Jumat (4/3).
Namun Hasan belum mengetahui kebersediaan KPK dalam permintaan ini. KPK meminta agar PPP membuat surat pengantar lebih dulu sebagai rujukan terkait permintaan pengawasan saat muktamar nanti.
-
Kapan Muktamar PKB di Bali? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
-
Mengapa PKB disebut menolak uang tersebut? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Kenapa PKB heran debat capres tanpa doa? 'Maksud saya begini, kita ini umat beragama, biasa di momen-momen lain melakukan doa kenapa ini mengheningkan cipta di Taman Pahlawan,' katanya usai debat di JCC, Jakarta, Jumat (22/12).
Atas persyaratan tersebut, Hasan mengaku siap, dan segera mengirimkan surat ke KPK setelah melaporkan kepada Emron Pangkapi, pelaksana ketua umum PPP muktamar Bandung.
"Setelah kunjungan ini kita laporkan ke Emron Pangkapi dan lainnya. Setelah itu baru kita serahkan suratnya ke KPK," tukasnya.
Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menerbitkan surat keputusan yang berisi tentang perpanjangan masa kepengurusan PPP muktamar Bandung selama enam bulan dengan Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012.
Kepengurusan PPP hasil muktamar Bandung ini yang akan menggelar muktamar guna persatukan dualisme kepengurusan yang terjadi antara Romahurmuziy dan Djan Faridz. Muktamar April nanti diyakini bisa bikin PPP kembali bersatu dengan ketua umum yang terpilih secara demokratis.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Menghindari adanya dana dana yang berasal dari kegiatan ilegal untuk dipergunakan untuk pembiayaan atau kontestasi politik ini," kata Ketua PPATK.
Baca Selengkapnya
KPK meminta semua pihak agar tidak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan sikap antikorupsi.
Baca Selengkapnya
KPK menilai aksi Zulhas bagi-bagi duit gocapan sebagai politik uang jelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Firli berharap tak ada politik uang dalam kontestasi lima tahunan ini.
Baca Selengkapnya
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Mengusulkan agar politik uang dilegalkan saja dengan batasan tertentu di Peraturan KPU (PKPU) pencalonan di Pilkada
Baca Selengkapnya
Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca Selengkapnya
TKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar money politics dilegalkan dengan batasan tertentu di Peraturan KPU pencalonan di Pilkada
Baca Selengkapnya
Komarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar
Baca Selengkapnya
Hugua dianggap sudah muak dengan praktik suap menyuap yang terjadi di Indonesia
Baca Selengkapnya
PKB baru saja menyelesaikan pelaksanaan Muktamar PKB ke-VI yang digelar di Nusa Dua, Bali, 24-25 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya