Follow
Cerita Ahok tolak dikasih duit Rp 30 M buat kampanye
Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama memiliki pemahaman bahwa akar permasalahan bangsa ini adalah korupsi. Sehingga solusi untuk melakukan perlawanan dengan menerapkan transparansi.
"Akar segala masalah negara adalah korupsi. Untuk menyelesaikan adalah transparansi. Enggak ada pilihan. Seluruh kebijakan transparan," katanya di Rumah pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/11).
Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengungkapkan, dengan alasan menjaga agar tidak ada korupsi maka pengumpulan dana kampanye rakyat harus non tunai dan terbuka. Sehingga dapat dilakukan pengecekan atau tracking dana yang masuk dan keluar.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Kenapa Ahok ingin jadi pejabat? Pesan Sang Ayah Pengalaman sering diperas oknum pejabat membuatnya terobsesi ingin menjadi pejabat. Ditambah pesan dari sang ayah sebelum meninggal. Pesan ini juga mendorongnya untuk jadi pejabat yang jujur dan membawa perubahan positif.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
"Teman saya punya uang banyak, (dia bilang) lu (Ahok) ngapain ngumpulin duit, terus foto cuma ngumpul puluhan juta. Lu mau duit, gua kasih aja lah Rp 30 M. Saya bilang enggak mau pejabat publik dimiliki orang tertentu. Tapi milik banyak orang. Saya adalah pelayan," tegasnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, transparansi dalam birokrasi pemerintahan sangat penting. Untuk itu perlu ada keadilan sosial bagi mereka yang jujur, dengan memecat PNS nakal.
"Kita gaji (PNS DKI) dengan baik. Korupsi bisa dihapus dengan transparasi. Transparansi bisa jalan kalau ada azas keadilan. Gaji PNS DKI paling rendah Rp 13 juta. Jadi kalau ada yang malas ya pecat dong," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ahok mengaku ingin ikut mengampanyekan Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnya
Ditemukan tingginya transaksi penukaran uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu ketika masa tenang.
Baca Selengkapnya
Ahok dengan tegas menolak wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca Selengkapnya
PPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Uang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca Selengkapnya
Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca Selengkapnya
Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca Selengkapnya
Ahok juga tidak bisa ikut berkampanye karena posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina
Baca Selengkapnya
Ahok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya telah menerima surat dari PPATK terkait transaksi janggal pada masa kampanye.
Baca Selengkapnya