Cerita Anies pernah lakukan terobosan birokrasi di Kemendikbud

Merdeka.com - Kandidat peserta Pilgub DKI kembali akan bertarung ide dan gagasan pada 27 Januari 2017 mendatang. Salah satu tema diangkat dalam debat yakni reformasi birokrasi.

Cagub nomor urut 3, Anies Baswedan menceritakan pengalamannya tentang reformasi birokrasi saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 hingga 2016. Kala itu Anies sempat mengangkat seorang non PNS sebagai Dirjen Kebudayaan. Padahal seorang Dirjen harus diisi pejabat PNS tingkat eselon I.

"Saya angkat dirjen non PNS untuk mengisi jabatan Dirjen Kebudayaan namanya Hilmar Farid. Karena itu mendikbud adalah orang yang pertama yang mengangkat Dirjen non PNS, enggak ada dalam sejarah Dirjen non PNS," kata Anies saat berbincang di kawasan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu (25/1).

Aksi ini sempat menuai pro dan kontra saat itu. Sebab memang tak ada aturannya dalam peraturan ASN. Akhirnya dia bersurat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta izin untuk mengangkat Hilman. "Saya menulis surat khusus kepada presiden meminta izin untuk membuka non PNS menjadi dirjen dan dijawab oleh presiden diizinkan," tutur Anies.

Anies mengatakan hal itu dilakukannya dalam rangka promosi jabatan terbuka. Karena selaku pemerintah, dia ingin memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Sehingga pelayan warga harus lebih baik dan sesuai dengan kapasitasnya.

"Sederhananya begini agar Publik merasa terlayani dengan baik dan semua program pemerintah terlaksana dengan baik," ujar Anies.

Anies menerangkan kunci dari rekrutmen PNS adalah menggunakan ukuran benar dan kriteria benar. Lalu tim seleksi juga harus berintegritas agar menghasilkan pelayan publik yang bisa melaksanakan tiap program pemerintah.

"Untuk rekrutmen itu kuncinya ada pada satu ukuran yang benar dan kriteria yang benar. Kedua, tim penilai atau panitia seleksi yang berintegritas. Jadi kalau dua itu ketemu hasilnya pasti akan baik," terangnya. (mdk/ang)