Cerita Golkar puluhan tahun berkuasa kini listrik nunggak 2 bulan

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Siapa tak kenal dengan Partai Golkar. Masyarakat dipelosok desa pun kenal dengan Partai Golkar.

Betapa tidak, Partai Golkar adalah partai penguasa orde baru selama 32 tahun. Partai Golkar telah mengakar dalam pikiran masyarakat Indonesia.

Bahkan, setiap pemilu berlangsung, masyarakat yang tak melek media pun hanya tahu Partai Golkar dan tokohnya Presiden ke dua Soeharto. Sehingga wajar, kapan pun pemilunya, posisi Golkar tak pernah bergeser dari tiga besar pemenang pemilu.

Orang lain juga bertanya?

Kedigdayaan Golkar tak hanya sampai di situ. Meski tokoh-tokoh Golkar menyatakan diri keluar, dan membentuk partai baru, Golkar tetap besar.

Misalnya saja, Prabowo Subianto, kalah konvensi Golkar memutuskan keluar dan membentuk Partai Gerindra. Kemudian Surya Paloh, kalah dalam munas Golkar, keluar dan mendirikan Partai NasDem.

Namun tetap saja, Golkar masih besar meski terpecah belah. Pemilu 2014, Golkar tetap berada di posisi kedua di bawah PDIP sebagai pemenang pemilu.

Namun badai besar tengah melanda partai berlogo pohon beringin ini. Pemicunya sikap politik mendukung pemerintah Jokowi-JK atau tetap berada di dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono berseteru, sama-sama gelar munas dan saling klaim paling berhak memimpin Golkar. Belakangan, Menkum HAM Yasonna Laoly mencabut SK kepengurusan Golkar kubu Agung karena gugatan Ical menang di Mahkamah Agung.

Kisruh rupanya tak hanya soal legalitas kepengurusan. Hal ini merembet kepada operasional kantor dan gaji karyawan DPP Golkar.

Belakangan diketahui terungkap, selama dikuasai Agung Laksono, kantor DPP Golkar tak bayar pajak, listrik sehingga pihak PLN mencabut listrik di kantor Golkar sampaj gelap gulita. Ironisnya lagi, gaji pegawai, satpam DPP Golkar juga tak dibayar.

"Yang paling memalukan adalah tunggakan PBB yang tidak mereka bayar Rp 1 miliar lebih. Demikian juga gaji karyawan dan satpam, saya dengar juga tidak dibayar," kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (2/1).

Bamsoet, sapaannya menambahkan, Agung Laksono seharusnya bertanggung jawab soal pembayaran tagihan di Kantor DPP Golkar, Slipi. Dia menilai, Agung sudah kelewat batas, apalagi menempati Kantor DPP Golkar di Slipi untuk menggelar berbagai kegiatannya selama satu tahun lebih.

"Saya juga mendapat laporan kondisi kantor DPP Golkar Slipi sangat memprihatinkan. Selama setahun lebih dikuasai mereka, tidak terawat, kumuh dan kotor," tandasnya. (mdk/eko)