Cerita ketua Formappi telan pil pahit saat nyalon pilkada di NTT
Merdeka.com - Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, pernah memiliki pengalaman pahit soal pilkada ketika dirinya maju sebagai calon Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sebastian mengaku kapok untuk mengikuti pilkada lagi setelah saat itu.
Dia menceritakan, masih banyak regulasi soal pilkada yang tidak memberikan kepastian bagi pasangan calon.
"Kesiapan pilkada saya lihat banyak yang salah, mulai dari regulasi banyak tidak beri kepastian. Saya pernah beberapa kali mengubah baliho, pertama karena aturan," kata dia dalam diskusi di Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12).
-
Bagaimana sistem pemilu di Indonesia berubah dari waktu ke waktu? Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada awalnya, Indonesia menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup pada tahun 1955 hingga tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih hanya memberikan suara untuk partai politik, dan kandidat-kandidat dari partai politik ditentukan oleh partai itu sendiri. Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
-
Bagaimana aturan helm di Indonesia berubah? Baru pada 1992, peraturan tersebut disahkah secara resmi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 23 yang mewajibkan pengendara sepeda motor memakai helm.Dan pada 2009, peraturan helm dibuat menjadi lebih spesifik.Aturan ini dituang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 57 yang mewajibkan pengendara sepeda motor memakai helm standar nasional Indonesia (SNI).
-
Apa saja yang diatur dalam aturan Pilkada Serentak? Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Bagaimana cara pemilihan dilakukan di pilkada serentak? Pilkada Serentak menerapkan sistem pemilihan langsung dimana pemilih secara langsung memilih calon kepala daerah dan wakilnya.
-
Siapa yang mengatur aturan Pilkada Serentak? Aturan Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Tak hanya itu, Sebastian menambahkan, regulasi yang mengharuskan anggota DPRD untuk mundur saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal tersebut dianggapnya malah membuat partai politik bersikap pragmatis.
"Akibatnya banyak partai politik yang tidak punya calon, karena waktu tidak cukup.
Kemudian akhirnya transaksi saja, tidak melihat kualitas, trackrekor," jelasnya.
Mantan calon Bupati Manggarai, NTT itu melanjutkan, soal biaya kampanye juga tidak ada ketegasan dari penyelenggara pemilu. Akibat ketidakpastian tersebut, justru malah meningkatkan biaya yang dikeluarkan pasangan calon.
"Tadi kita juga bicara biaya kampanye, ingin cost politik ditekan. Tapi pengalaman saya, negara akan membiayai setelah calon ditetapkan, padahal pasangan calon sudah kampanye, jauh sebelum mereka ditetapkan," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dampak dari penurunan baliho pasangan Capres-cawapres tersebut kini mendapat sorotan tajam publik
Baca SelengkapnyaTernyata Bripka Rubangi mendapat tugas membacakan Pancasila secara mendadak.
Baca SelengkapnyaNaasnya baliho yang dipasang caleg membawa petaka bagi masyarakat
Baca SelengkapnyaPolisi memutuskan tidah menahan para pelaku dan hanya dikenakan wajib lapor.
Baca SelengkapnyaTB Hasanuddin tersinggung dengan pencopotan baliho bendera PDI Perjuangan dan baliho Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menyinggung pertemuan Presiden Jokowi dengan para Pj Gubernur Bali sebelum pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaPetugas Satpol PP mencopot bendera PDIP dan baliho di dekat lokasi acara Jokowi.
Baca SelengkapnyaSekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Hasto Kristiyanto, menyampaikan tiga pantun saat menerima dukungan dari Forum Alumni Angkatan Muda
Baca SelengkapnyaKejadian ini terjadi di Polsek Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaKoster menyebutkan, semua baliho dan bendera yang dicabut sudah kembali dipasang.
Baca SelengkapnyaKerusuhan terjadi di Bima, sejumlah kotak suara dibakar
Baca SelengkapnyaCak nanto mengingatkan demokrasi dijalankan secara tidak adil maka akan berpotensi perpecahan di masyarakat.
Baca Selengkapnya