Cerita politisi Golkar dipecat jelang Pilpres selalu terulang

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie resmi memecat 3 kadernya karena tidak mematuhi keputusan partai mendukung pasangan Prabowo - Hatta di Pilpres 2014. Ketiga kader Golkar itu adalah Agus Gumiwang, Poempida Hidayatullah dan Nusron Wahid. Mereka mendukung pasangan Capres-cawapres Jokowi - JK.

Kejadian ini kembali terulang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2004. Kala itu, Akbar Tandjung memecat Fahmi Idris dkk yang mendukung JK berpasangan dengan SBY, ketimbang mendukung Wiranto yang diusung Golkar. Pada Pilpres 2014 ini, usulan pemecatan kader Golkar yang membelot pun berasal dari Akbar.

Hal inilah yang menjadi tanda tanya kepada Poempida dkk yang dipecat lantaran mendukung pasangan yang berbeda dari keputusan partai. "Salah satu platform Partai Golkar itu adalah non-diskriminatif. Oleh karena itu saya sangat kaget dengan statement Bang Akbar Tandjung tentang 'siapa yang mendukung Jokowi JK harus dipecat, tetapi JK sebagai Cawapres tidak perlu dipecat'. Menurut saya ini sangat tidak sesuai dengan azas non-diskriminatif Partai Golkar dan jelas terjadi inkonsistensi dalam konteks tata kelola kepartaian di Golkar," kata Poempida dalam siaran persnya, Rabu (21/5).

Juru Bicara JK itu menilai apa yang dikatakan Akbar mengenai loyalitas terhadap partai akan menjadi sumir. "Apakah yang dimaksud itu loyalitas pada kewibawaan partai atau kebijakan seorang ketua umum. Karena jelas Partai Golkar dalam berbagai sudut pandang AD/ART tidak dapat dipersonifikasi oleh seorang ketua umum," ujarnya.

Poempida dkk mengenang sikap Akbar dalam konteks melegitimasi kebijakan pemecatan yang dikeluarkannya di tahun 2004 kepada Fahmi Idris dkk. Seharusnya, peristiwa itu menjadi pelajaran untuk solidaritas Partai Golkar.

"Tidak perlu kemudian saya ceritakan apa yang terjadi di 2004. Agar kemudian semua pihak belajar dari momen tersebut untuk kebaikan dan soliditas Partai Golkar di masa yang akan datang. Ini 2014 bukan 2004, mari kita buat lembaran baru," ucapnya.

Sebelum Ical memecat, Akbar mengancam akan memberi sanksi berat hingga pemecatan kepada kader dan fungsionaris Golkar yang membangkang, atau menentang keputusan partai. Keputusan yang dimaksud adalah dukungan partai berlambang pohon beringin tersebut terhadap pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa pada pemilihan presiden mendatang.

"Wajar saja kalau sebuah organisasi memberikan sanksi kepada pengurus atau fungsionaris lainnya. Itu sebagai sebuah pembelajaran. Kalau ada yang membangkang atau tidak melaksanakan keputusan partai tentu kita akan berikan sanksi," ujar Akbar kepada wartawan, usai menghadiri Muktamar XVI setengah abad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/5).

Menurut Akbar, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk peringatan dan pembelajaran Partai Golkar. Tak sedikit pula, kadernya pada akhirnya mengundurkan diri karena berbeda dari keputusan Rapimnasnya. Salah satunya, yakni Luhut Panjaitan.

"Wajar saja kalau sebuah organisasi memberikan sanksi kepada pengurus atau fungsionaris lainnya. Itu sebagai sebuah pembelajaran. Kalau ada yang membangkang atau tidak melaksanakan keputusan partai tentu kita akan berikan sanksi," ujar Akbar kepada wartawan, usai menghadiri Muktamar XVI setengah abad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/5).

Sementara itu, Nusron Wahid yang juga terkena pemecatan dari Golkar mengatakan seharusnya para elit Golkar itu berani memecat JK. Sebab, JK masing merupakan anggota Golkar malah mencalonkan menjadi Cawapres.

"Harusnya yang dipecat Jusuf Kalla dia masih anggota Golkar dan mantan ketua Golkar. Pecat dulu Pak JK," ujar Nusron, di tempat yang sama dengan Poempida.

Nusron menambahkan, partai pimpinan Aburizal Bakrie ini dinilai masih tebang pilih. Elite petinggi Golkar seperti Suhardiman, Ginanjar Kartasasmita, dan Fahmi Idris yang juga mendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo - Hatta juga harus dipecat.

"Setelah itu pecat-pecat yang lain. Baru kita ini yang dipecat. Ini berarti ada diskriminasi politik," tuturnya.

Nusron mengaku geram atas keputusan pengurus partainya yang dianggap telah menghilangkan asas demokrasi. Kendati demikian, Nusron bersama Poempida Hidayatullah dan Agus Gumiwang akan menempuh jalur hukum apapun agar tidak semena-mena memecatnya.