Cerita Sekjen Golkar era 1983, awal kehancuran partai karena pengusaha

Merdeka.com - Partai Golkar tengah disorot akibat sang ketua umum Setya Novanto (Setnov) resmi ditahan KPK karena terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Masalah yang menimpa Golkar saat ini pernah diprediksi oleh Sekjen DPP Golkar Periode 1983-1988 Sarwono Kusumaatmadja.

Dia memprediksi Golkar akan terkena masalah suatu saat nanti. Dia mengatakan, Golkar mulai bermasalah ketika dimasuki oleh orang yang merupakan latar belakang pengusaha. Dia menyebutkan, masalah pertama kali terjadi pada tahun 1983 usai Fraksi Golkar di MPR dimasuki oleh pengusaha. Hal ini kembali terulang di era Setya Novanto.

"Saya bikin ramalan sewaktu-waktu Golkar dikoordinir oleh para pengusaha dan ini belum tentu berita baik. Eh betul," kata Sarwono dalam Diskusi bertajuk 2019 Paska Setnov: Kontestasi Ketum Golkar dan Reposisi Pimpinan DPR di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (24/11).

Pada tahun 1983, Golkar diketuai oleh Sudharmono, Sarwono sendiri menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Golkar di MPR. Kala itu, dia menyebutkan Golkar telah dimasuki oleh kelompok baru yang berasal dari kalangan pengusaha. Pada saat itu, dia bertugas menjadi pengumpul iuran untuk khas fraksi.

Namun, kala itu, dia mengaku mayoritas anggota fraksi yang berasal dari kalangan aktivis dan golongan terpelajar mengeluh untuk membayar iuran karena tak punya uang yang banyak. Tetapi, berbeda ketika Golkar telah dimasuki oleh kalangan pengusaha. Tanpa diminta, kelompok pengusaha itu justru langsung membayar iuran secara spontan.

Dia menyebutkan, dua di antara anggota yang berasal dari kalangan pengusaha merupakan Arnold Achmad Baramuli dan Sofjan Wanandi. Kedua nama ini menurutnya merupakan pelopor kalangan pengusaha yang masuk ke Golkar.

Setelah dimasuki kelompok pengusaha tersebut, Sarwono menyebutkan orientasi Golkar mulai berubah. "Kalau kita itu lebih banyak membahas program-program pembangunan. Bahas Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Akhirnya lama-lama orientasinya ke bisnis dan politik. Lama-lama orang enggak ngomong bisnis dan politik, enggak bisa ngomong duit itu tersisih dengan tersendirinya," katanya.

Menurut dia, kelompok pengusaha ini yang membuat anggota 'yang tak mengerti duit' menjadi tersisih. Kelompok yang tersisih ini merupakan anggota yang berasal dari kalangan aktivis dan golongan terpelajar. Dia mencontohkan lagi, kala kelompok pengusaha ini punya peran besar dalam Partai Golkar. Salah satu yang terdampak oleh kelompok pengusaha ini merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung pada 1998-2004.

Saat masa jabatan Akbar menjelang habis, Sarwono bercerita Akbar menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan para kader Golkar. Saat itu, kader Golkar menyambut pidato dengan 'standing ovation' karena menganggap Akbar berhasil menjabat sebagai ketua umum. Namun, reaksi berubah drastis saat Akbar menyatakan akan kembali maju sebagai ketua umum.

"Ketika Bung Akbar menyampaikan pertanggungjawaban dia disambut dengan standing ovation. Entah kenapa, sorenya ketika Bung Akbar ingin maju lagi jadi ketum, orang-orang yang kasih ovation itu meneriaki dia supaya turun, kasar sekali. Nah akhirnya Pak Jusuf Kalla jadi Ketua Umum," katanya.

"Nah sekarang yang mampu membuat orang berubah pikiran secara cepat apa? Iya fulus. Beberapa jam lho. Orang yang ngacungin jempol ke Akbar tiba-tiba suruh turun," sambungnya.

Usai kejadian tersebut, Sarwono yang pernah menjabat sebagai Menpan RB ini menyebutkan, dirinya dan anggota partai yang bukan dari kalangan pengusaha merasa tak lagi bangga menjadi bagian dari Partai Golkar. Tak heran, dia menyebutkan, banyak kader intelektual memutuskan angkat kaki dari Golkar.

Hal sama juga terjadi di Golkar era Setya Novanto. Dia menilai, apabila Golkar hancur akibat Novanto yang kini menjadi tahanan KPK itu akan ditinggal oleh kadernya dari kalangan aktivis dan intelektual.

"Saya rasa kalau Golkar hancur saya kira bukan pengusahanya. Pengusaha sih gampang bisa cari rumah baru. Yang hilang rumahnya adalah golongan profesi terpelajar dan bersikap rasional," katanya.

Meski begitu, Sarwono mengatakan, hal ini tak terjadi di Partai Golkar. Menurut dia, seluruh partai politik di tanah air juga lebih menjadikan partai politik sebagai ajang bisnis.

"Sekarang yang diomongin cuma dua. Dapat apa dan berapa. Jadi saya kira krisis secara emplisit itu juga merupakan representasi yang juga dialami oleh semua partai," katanya. (mdk/rnd)