Charta Politika: Jadi Lumbung Suara PKB, Mayoritas Warga Jatim Tolak Pemilu Ditunda
Merdeka.com - Charta Politika melakukan survei terkait penundaan pemilu di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. Menariknya, Jawa Timur yang merupakan lumbung suara PKB, partai yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024, paling besar menolak wacana tersebut.
Dalam survei yang dirilis Rabu (16/3), masyarakat Jawa Timur paling tinggi menolak penundaan pemilu. Sebesar 70,6 persen responden menolak penundaan Pemilu 2024. Hanya 15,4 persen saja yang setuju dan 14 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Responden yang mengetahui penyelenggaraan Pemilu 2024, juga lebih banyak setuju tetap digelar. Yaitu sebesar 81,2 persen responden setuju. Yang tidak setuju 14,9 persen dan tidak tahu atau tidak jawab 3,9 persen.
-
Siapa saja yang dipilih oleh masyarakat pada pemilu 2024? Pada pemilu kali ini, masyarakat Indonesia akan memilih para wakil rakyat, yaitu yang akan duduk sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Presiden serta Wakil Presiden.
-
Siapa saja yang dipilih dalam Pemilu 2024? Pemilu 2024 adalah pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah di seluruh Indonesia.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2024? Pemilu tahun 2024 akan memilih beberapa wakil pemerintahan. Mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.
-
Siapa yang tidak ikut Pilkada 2024? Seluruh provinsi yang ada di Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Bagaimana cara memilih di Pemilu 2024? Sebagaimana tertuang dalam Pasal 353 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 'Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali.
Masyarakat di Jawa Barat juga tidak setuju dengan penundaan Pemilu 2024. Sebesar 65,3 persen responden menyatakan tidak setuju. 14 persen setuju dan 20,7 persen tidak tahu atau tidak jawab.
Responden yang mengetahui penyelenggaraan Pemilu 2024 di Jawa Barat, lebih besar yang mendukung penyelenggaraan pemilu. Sebanyak 68,6 persen setuju. Tidak setuju sebanyak 28,1 persen dan tidak tahu 3,3 persen.
Sementara, di Lampung yang tidak setuju pemilu ditunda sebesar 63,6 persen. Yang setuju pemilu ditunda sebesar 21 persen dan yang tidak tahu atau tidak jawab 15,4 persen.
Sedangkan, responden yang mengetahui penyelenggaraan pemilu, setuju Pemilu 2024 digelar sebanyak 78,4 persen. Tidak setuju sebanyak 18,1 persen, dan tidak tahu atau tidak jawab 3,5 persen.
Survei di Jawa Timur digelar pada 3-9 Februari 2022. Survei wawancara tatap muka di Jawa Timur ini memiliki 1210 responden dengan margin of error kurang lebih 2,82 persen.
Survei di Jawa Barat digelar pada 3-9 Februari 2022. Survei wawancara tatap muka di Jawa Barat ini memiliki 1200 responden dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen.
Survei di Lampung dilakukan pada 27 Januari-2 Februari 2022. Survei wawancara tatap muka di Lampung ini memiliki 800 responden dengan margin of error kurang lebih 3,46 persen.
Pengambilan sampel pada survei ini menggunakan metode multistage random sampling.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei Indikator: 68,6 Persen Publik Tak Setuju Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaMayoritas responden menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSurvei LSI dilaksanakan pada 7 April hingga 9 April 2024
Baca Selengkapnyasurvei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden.
Baca SelengkapnyaTerkait dengan angka 93,3 persen itu belum dapat dipastikan jika pemilih untuk tidak golput.
Baca SelengkapnyaSurvei terkait jumlah putaran Pilpres ini ditanggapi kritis oleh Andi Sinulingga selaku Juru Bicara Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin.
Baca SelengkapnyaKebanyakan responden ingin mengetahui segera siapa yang menggantikan Jokowi.
Baca Selengkapnya52,2 persen publik tidak tahu KPU sudah memutukan hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSurvei dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia.
Baca SelengkapnyaSalah satu surveinya terkait rencana PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaRatusan TPS tersebut musti dilakukan pemilu susulan lantaran terdampak bencana banjir beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaHasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.
Baca Selengkapnya