Cium kecurangan, PDIP minta KPU Jatim tunda rekapitulasi

Merdeka.com - Menengarai ada modus baru dengan menambah jumlah kehadiran pemilih untuk menaikkan angka bilangan pembagi pemilih (BPP) di Kota Surabaya, saksi dari DPD PDIP Jawa Timur, Didik Prasetiyono melayangkan protes di Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pileg 2014 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) yang digelar di Hotel Singgasana, Rabu (23/4).

Protes yang dilontar Didik itu, saat rekapitulasi penghitungan suara di Kota Surabaya dibacakan KPU Jawa Timur. "Modus seperti ini, sangat jelas terlihat dalam rekapitulasi KPU Surabaya. Ada selisih jumlah antara DPTb (terdaftar pemilih tetap tambahan) dan DPKTb (daftar pemilih khusus tetap tambahan/pengguna KTP atau nama sejenis lainnya)," katanya kepada wartawan di sela pleno terbuka KPU Jawa Timur, Rabu (23/4).

Selisih jumlah tersebut terlihat pada kolom A-2 dan A-4 Sertifikat Model DB-1, yang seharusnya berjumlah sama atau lebih kecil dengan kolom Pengguna Hak Pilih B-2 dan B-4. Namun, protes dia, faktanya di KPU Surabaya, pengguna hak pilih jumlahnya lebih besar dari data pemilih.

"Ini kan aneh. Ini bisa berpengaruh pada hasil perolehan suara sah partai dan Calegnya. Secara prinsip modus seperti ini merugikan partai-partai peraih suara tinggi. Sebab, bisa meningkatkan jumlah BPP. Dengan begitu, perebutan kursi sisa bisa dialihkan ke partai-partai menengah," keluh mantan Komisioner KPU Jawa Timur itu.

Untuk itu, Didik meminta, KPU Jawa Timur hendaknya menghentikan dulu rekapitulasi untuk Kota Surabaya, sampai persoalan selisih jumlah pada DPTb dan DKPTb itu tuntas atau jumlahnya sudah sesuai. "Agar tidak ada masalah, sebaiknya rekapitulasi suara untuk Kota Surabaya ditunda terlebih dahulu," tegas dia.

Sementara itu, dari pantauan di lapangan, meski masih banyak menemui kendala dan persoalan, hingga pukul 17.45 WIB, proses rekapitulasi perolehan suara untuk DPR RI, DPD dan DPRD provinsi di tingkat KPU provinsi masih terus berlangsung.