Curhat Airlangga dijegal dari bursa calon ketua umum Golkar

Merdeka.com - Airlangga Hartarto akhirnya menyerah. Dia menarik diri dari bursa calon ketua umum Partai Golkar 2014-2019. Kekecewaan mendalam dia rasakan dalam pelaksanaan munas. Terutama aturan dalam tata tertib yang sangat memihak inkumben Aburizal Bakrie.

Dalam munas yang berlangsung sejak 30 November, Airlangga mengaku mengikuti seluruh sidang paripurna. Saat pengesahan tatib, dia sempat memprotes sikap pimpinan sidang Nurdin Halid.

"Hasil pengamatan kami, munas ini, prosesnya diawali dengan materi yang tidak pernah dibahas dalam pleno DPP. Ini pertama kali, dalam 50 tahun usia golkar, materi terkait jadwal dan tatib diembargo," ujarnya dalam jumpa pers di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Senin (1/12).

Airlangga melihat tatib yang telah disahkan memang dibuat untuk mewujudkan pemilihan ketua umum yang tidak demokratis.

Kemudian, saat agenda pemandangan umum yang disampaikan ketua DPD I, Airlangga juga merasakan proses itu sudah dikondisikan sedemikian rupa.

"Jadi pandangan daerah yang seharusnya berisi evaluasi terhadap ketua umum diganti menjadi pandangan untuk menjalankan proses demokrasi yang seharusnya dijadwal setelahnya," keluhnya.

"Di paripurna tadi, banyak teman yang tidak mendapat draf tatib sampai tadi subuh. Jadi enggak dibahas, dengan asumsi sudah dibaca, diterima, maka diketok," imbuhnya.

Airlangga mengaku sempat memperjuangkan untuk meminta ketua sidang Nurdin Halid membahas satu per satu pasal dalam tatib. "Namun pimpinan sidang memaksakan ini sudah diketok," tukasnya.

Pasal yang paling berat, yang mengganjalnya untuk bersaing menjadi ketum Golkar adalah syarat surat dukungan dari pengurus DPD yang ditandatangani saat periode munas berlangsung. Padahal syarat itu tidak pernah disosialisasikan sebelumnya.

"Tadi diminta surat dukungan. Saya dapat 250 surat dukungan, 40 persen, saya diminta membuat surat baru, surat yang di luar munas dianggap tidak berlaku," ukarnya.

"Padahal surat dukungan bukan suara. Suara disampaikan secara terbuka dalam bilik suara. Bukan dalam bentuk surat terbuka. Apalagi seperti pandangan umum, ketua DPD berdiri, diikuti ketua DPD II yang sama-sama berdiri," pungkasnya.