Curhat Fahri Hamzah dizalimi 'rezim kami' di PKS
Merdeka.com - Fahri Hamzah, politikus PKS yang dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan terus melakukan perlawanan terhadap keputusan yang dibuat oleh DPP PKS. Sudah mendaftarkan gugatan hukum ke pengadilan, Fahri juga tak mau hengkang dari kursi wakil ketua DPR yang disebutnya sebagai jabatan milik publik, bukan partai. Fahri juga rajin mencurahkan isi hatinya melalui akun Twitternya.
Kemarin, Selasa (12/4) Fahri bahkan tetap hadir dan duduk di kursi pimpinan DPR. Rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Sementara Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tak hadir.
Fahri menegaskan, sampai saat ini dirinya masih sah sebagai wakil ketua DPR. Dia mengklaim, belum ada proses pergantian anggota sampai ada keputusan hukum yang inkracht. "Secara prinsip, selama ini tidak ada proses pergantian anggota, jika keputusan digugat. Oleh karena itu sudah saya katakan berkali-kali, jika keputusan partai digugat, maka posisi anggotanya ikut tetap, menunggu proses hukum hingga inkracht," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang dipecat oleh PDIP? PDIP telah memecat Cinta Mega usai ketahuan diduga main judi slot Politikus PDIP Cinta Mega akhirnya dipecat oleh partai, usai ketahuan diduga bermain judi online slot saat rapat paripurna bulan lalu.
-
Siapa Ketua Umum PKB sekarang? Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Ketua Umum PKB pada Muktamar II PKB yang digelar pada 16-19 April 2005 di Semarang. Politikus kelahiran Jombang, 24 September 1966 ini masih memimpin PKB hingga sekarang.
-
Siapa yang dipecat tidak hormat dari jabatan Ketua KPU? Pemecatan dilakukan berdasarkan hasil putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (3/7) kemarin.
-
Siapa ketua Dewan Syura PKB? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syura dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjabat Ketua Umum PKB.
Menurutnya, seorang pejabat negara yang dipilih rakyat, tidak bisa serta merta dijatuhkan oleh beberapa pihak. Tak terkecuali dengan dirinya yang dipecat dengan semena-mena olah partainya.
Fahri mengingatkan, dalam undang-undang telah ditegaskan akan larangan menjatuhkan pejabat negara dengan semena-mena. Pejabat negara tidak mudah dijatuhkan karena adanya kedaulatan rakyat yang memilihnya. "Mulai dari presiden, gubernur, walikota, bupati, termasuk anggota dewan karena dipilih oleh rakyat. Maka dia tidak mudah dijatuhkan. Itu pesan dari konstitusi negara," ucapnya.
"Nanti kita akan berdebat di pengadilan, berargumen karena saya sendiri menganggap ada banyak tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam proses memberhentikan saya sebagai anggota partai," ujar Fahri.
Tak hanya melalui media, Fahri kerap curhat di akun media sosialnya. Fahri bahkan menyebut dirinya sedang melawan kezaliman. "Kita melawan bukan karena marah..tetapi karena nabi kita menyuruh menolong yang zalim dan yg dizalimi..." tulisnya di @Fahrihamzah.
Fahri menegaskan, meski dia seperti diasingkan dia akan tetap berjuang untuk tetap berada di PKS. "Maka aku tegaskan aku takkan pergi...aku menuntut agar aku dapat kembali kepada jama'ah..." "Jika aku dia tidak melawan tentu kezaliman akan merajalela..."
"Maka waktu saya di suruh mundur mungkin mereka berharap saya akan langsung mundur...padahal ini jabatan publik... Kita tidak boleh berdusta di ruang publik...kita tidak boleh pura2 dan menipu rakyat.. Kalau jabatan partai tentu kita tak perlu argumen..loyalitas tunggal kepada partai.. Tapi ini jabatan publik..milik negara..dibiayai dari keringat rakyat...apa boleh Kita tertutup. Partai politik tidak boleh dibiarkan memperlakukan jabatan publik seperti milik partai..."
Kenapa sekarang kontroversi di ruang publik dianggap dan dihukum pakai alasan partai? Jadi ada kemunduran cara berpikir pada rezim pks yang sekarang... Gapaian yang sudah didapatkan pada sekian periode mau dibawa mundur ke belakang... Mereka lupa berterima kasih apalagi bertukar pikiran dengan orang2 yang telah membantu kita di luar dan di dalam.. Tiba2 mau main babat kalau dianggap tidak sejalan dan SE paham...
"Tanpa malu mengatakan "ini kan rezim kami sekarang"...astagfirullah ...." tulis Fahri.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peran Fahri Hamzah dalam dunia politik semakin terlihat ketika masa reformasi 1998 bergulir.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, semua pihak juga harus bersyukur sekarang, karena ketegangan seperti ini tidak terlalu besar.
Baca SelengkapnyaFahri Hamzah mengatakan, Gibran memiliki hak untuk maju sebagai cawapres.
Baca SelengkapnyaDasco menilai, pernyataan Hashim bukan sebagai bentuk calon menter
Baca SelengkapnyaPDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.
Baca SelengkapnyaAdanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.
Baca SelengkapnyaMenurut Undang-Undang dan sistem pemerintahan RI, seorang gubernur adalah kepanjangan dari presiden alias pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaSemakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.
Baca SelengkapnyaDalam pidatonya saat menyatakan dukungan, Fahri Hamzah berterus terang jika dia menginginkan Prabowo Subianto memimpin selama dua periode.
Baca SelengkapnyaKabar menteri NasDem dan PKB akan mundur dari kabinet Jokowi disampaikan Fahri lewat cuitan di akun X miliknya, Kamis (14/12).
Baca SelengkapnyaMassa Aksi Kamisan mendesak penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Baca SelengkapnyaAnies mengaku tidak level menjawab tuduhan Fahri Hamzah.
Baca Selengkapnya