Daftar caketum Golkar, Priyo enggan bayar mahar Rp 1 miliar
Merdeka.com - Jelang tengah malam, bakal calon Ketum Golkar Priyo Budi Santoso bersama sebagian tim suksesnya mendatangi Kantor DPP Golkar. Dia berniat mendaftarkan diri menjadi ketua umum Partai Golkar.
"Seluruh persyaratan semua sudah kami siapkan. Saya patuh atas semua persyaratan yang ada tolong diverifikasi," kata Priyo di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (4/5).
Sedangkan terkait mahar Rp 1 miliar, Priyo enggan membayar. Dia meminta agar entah itu komite etik, panitia penyelenggara, ataupun DPP Golkar memberikan sikap atas pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab KPK telah menyatakan mahar tersebut sebagai gratifikasi yang mengindikasikan adanya money politic.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang diminta Boyamin kepada MK terkait capim KPK? Salah satunya adalah Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk oleh Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau itu sudah fatwa KPK ya ini harus diperhatikan. Saya tahu kekuasaan, kewenangan, dan pandangan KPK. Memang semua pihak harus mau enggak mau, suka enggak suka mendengarkan. Karena tujuannya untuk Indonesia lebih baik dan bersih. Kami putuskan untuk menghormati sepenuhnya pandangan KPK," ujar Priyo di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (4/5).
Mantan wakil ketua DPR ini menyatakan terpanggil ikut bursa calon ketum Golkar karena derasnya dukungan dari kader daerah. Dia berjanji akan menawarkan harapan baru untuk penyatuan Golkar yang sempat mengalami sengketa internal.
"Saya meyakini dan ingin memastikan jalan penyatuan kembali Golkar, jalan rekonsiliasi Partai Golkar memang mengarah ke jalan yang benar. Munaslub ini kita gunakan sebagai momentum untuk menyudahi semua konflik, perkelahian, dan gesekan yang merugikan kesolidan Partai Golkar. Ini kita anggap penting," ungkapnya.
Sedangkan, Ketua Pengarah Tim Sukses Hajriyanto Y Tohari menyatakan siap memberikan dukungan politik pada Priyo Budi Santoso. Hal tersebut lantaran Priyo dianggap sebagai tokoh muda golkar yang memiliki talenta.
"Dia punya keberanian untuk menyatakan sikapnya sejak masa-masa persidangan anggota DPR 1997. Bahkan dia pernah menantang mundur seorang menteri dalam kabinet terakhir presiden Soeharto pada waktu itu. Saya mengarahkan Priyo Budi Santoso untuk menjalankan politik bersih, bertanggungjawab, dan menjalankan Golkar berwawasan kebangsaan dan kekayaan," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Uji kelayakan dan kepatutan tersebut tidak hanya secara formil tapi haruslah uji etik individu dahulu
Baca SelengkapnyaPara tokoh PDIP ini disidang karena memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo
Baca SelengkapnyaGibran mengiyakan saat ditanyakan apakah tetap di PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaGibran mempersilakan permintaan pemakzulan terhadap Presiden Joko Jokowi oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100.
Baca SelengkapnyaPutusan tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca SelengkapnyaLima kader PDIP yang melayangkan gugatan SK DPP PDIP mengaku dijebak. Mereka pun mengungkap siapa yang menjebaknya.
Baca SelengkapnyaDia meminta media untuk tidak membuat pemberitaan yang meresahkan.
Baca SelengkapnyaKPU sebagai penyelenggara pemilu dinilai telah mengabaikan kepentingan negara
Baca SelengkapnyaKomarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar
Baca SelengkapnyaSeluruh ketua DPD Golkar menolak Munaslub untuk melengserkan Airlangga dari jabatan Ketum partai.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun merespons soal gugatan ke PTUN terkait SK Kepengurusan PDIP.
Baca Selengkapnya