Daftar pemilih sementara Pilgub Jabar berjumlah 31,7 Juta
Merdeka.com - Total jumlah DPS (Daftar Pemilih Sementara) untuk Pilgub Jawa Barat mencapai 31.708.330 juta. Data itu merupakan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat pada acara Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi DPS pada Pilgub Jabar 2018 di Aula Setia Permana Jl. Garut, Bandung, Sabtu (17/3).
Dari jumlah itu, pemilih terdiri atas 15.941.296 laki-laki dan 15.767.034 perempuan. Para pemilih tersebar di 627 kecamatan, 5.957 desa/kelurahan, dan akan memilih di 74.944 TPS.
"Khusus pemilih disabilitas belum ditetapkan karena dinilai masih belum lengkap," Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat, Minggu (18/3).
-
Apa saja yang menjadi kendala distribusi logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki.
-
Kenapa Gunung Patenggeng sulit diakses? Sayangnya, gunung ini masih sulit diakses oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun jika ini menggunakan motor, harus dengan tenaga yang besar dan roda bergerigi seperti motor trail.
-
Apa masalah utama di Ciliwung? Ciliwung memiliki persoalan kompleks yang musti segera diselesaikan.
-
Kenapa Pilkada DIY rawan konflik? Di beberapa daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) rawan terjadi konflik, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Apa yang membuat akses kesehatan di Polewali Mandar sulit? Adapun jalan di wilayah tersebut sudah bertahun-tahun mengalami kerusakan sehingga sulit dilalui kendaraan.
Data pemilih penyandang disabilitas diperlukan untuk pemetaan logistik, karena berkaca pada Pilgub 2013 lalu masih banyak kebutuhan mereka yang tidak terdistribusikan dengan baik.
Kendala yang dihadapi saat melakukan coklit, menurut Yayat, antara lain kesulitan PPDP mengakses lokasi-lokasi tertentu seperti Al Zaitun di Kabupaten Indramayu.
"Oleh karena itu kami mendorong KPU dan Panwaslu setempat melakukan koordinasi dan mengkomunikasikan kewajiban tersebut kepada para pihak terkait," ujarnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu, Wasikin Marzuki menyoroti beberapa hal yang dinilainya penting, yakni adanya 20 petugas PPDP yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, kesalahan cetak stiker dan leaflet, perbedaan data pemilih non-KTP elektronik versi Disdukcapil dengan KPU, data disabilitas dan adanya PPDP yang tidak bisa masuk ke kawasan tertentu seperti Al Zaitun dan apartemen-apartemen khususnya di Bekasi.
"Secara umum, KPU Jabar yang telah bekerja maksimal. Semuanya akan terus bekerja," ujarnya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca SelengkapnyaKPU-Bawaslu dianggap tidak profesional dalam menyelenggarakan Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, angka golongan putih atau golput pun tinggi.
Baca SelengkapnyaMenurut Burhanuddin, pengambilan data TPS rawan dilakukan selama lima kali sejak 3-7 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Jateng resmi menetapkan 28.427.616 daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Gubernur 2024.
Baca SelengkapnyaMinat warga untuk hadir di TPS untuk memberikan suara menurun.
Baca SelengkapnyaUpaya ini salah satunya dengan mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar melakukan jemput bola.
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.
Baca Selengkapnya“Nanti kita cek trennya seperti apa. Tapi memang kemarin pas bulan Mei 2023, melonjak jadi 216% dibandingkan bulan April 2023," kata Kadis Dukcapil DKI
Baca SelengkapnyaKaryoto menjelaskan, TPS yang termsssuk kategori rawan dilihat dari letak geografis dan sosial demografi.
Baca SelengkapnyaDia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca SelengkapnyaKPU Jabar meminta semua paslon melakukan persaingan dengan saling menghormati.
Baca SelengkapnyaTiga kategori tersebut yakni indikator TPS rawan paling banyak terjadi, banyak terjadi, dan tidak banyak terjadi tetapi perlu diantisipasi.
Baca Selengkapnya