Dahnil Anzar Diminta Jangan Bawa Nama Jokowi Dalam Kasus Dana Kemah

Merdeka.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan jika dirinya merasa dikriminalisasi, dalam kasus dugaan penyimpangan dana Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Indonesia di Prambanan di tahun 2017 yang lalu. Dia pun kembali membawa nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding meminta Dahnil untuk tak selalu mengatakan ini kriminalisasi dan mengaitkannya dengan Jokowi. Dia meminta agar ini diserahkan kepada pihak Kepolisian yang menangani perkara tersebut.

"Kita berharap polisi betul-betul memproses itu secara transparan, profesional, independen, dan sebagainya. Sehingga, jangan nanti semua proses hukum dialamatkan ke Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi telah melakukan kriminalisasi. Itulah pentingnya penanganan kasus ini secara transparan dan profesional. Dan betul-betul berdasarkan bukti-bukti," katanya saat dikonfirmasi, Senin (26/11).

Dia menuturkan, program tersebut sudah berjalan, dan tentu acara tersebut penting untuk penyatuan pemuda Muhammadiyah dan Banser. Disanalah konteksnya, bukan yang lain.

"Karena acara ini berupaya untuk menyatukan, memambangun komunikasi, hubungan-hubungan antara pemuda, khususnya pemuda Muhammadiyah dan Banser. Jadi, tentu niat kementerian olahraga dalam hal itu, dalam konteks penyatuan kekuatan-kekuatan pemuda dalam konteks membangun bangsa. Disitu konteksnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Dahnil menyebut jika dalam Kemah Kebangsaan tersebut, dirinya hanya membantu mengumpulkan para pemuda Muhammadiyah untuk hadir di acara tersebut.

Menurutnya, acara itu sepenuhnya adalah inisiasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.Dahnil mengatakan, acara Kemah Kebangsaan adalah upaya pemuda Muhammadiyah untuk membantu Presiden Jokowi. Salahsatunya untuk membuktikan jika Presiden Jokowi tidak anti Islam.

"Yang jelas bagi kami saat itu membantu presiden. Kami ingin memastikan bahwa Presiden tidak terus dituduh anti Islam dan sebagainya," ujar Dahnil di UMY.

Dia menilai, langkah kepolisian untuk mengusut kasus itu merupakan bentuk hinaan kepada Presiden Jokowi. Dahnil menambahkan, jika saat acara Kemah Kebangsaan itu, Presiden Jokowi bahkan mengundurkan waktu kegiatan.

"Kegiatan itukan melibatkan Pak Presiden Jokowi. Itu justru yang terlibat di kegiatan itu. Beliau bahkan mengundur waktu kegiatan itu. Jadi kalau pihak kepolisian justru mempermasalahkan kegiatan yang diinisiasi oleh Menpora dan Pak Presiden untuk kepentingan Pak Presiden," jelasnya.

"Tetapi kalau kemudian niat baik kami membantu Pak Presiden dikhianati dan bahkan dikriminalisasi saya pikir pihak kepolisian sedang menghina Presiden," tutup Dahnil.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com