Dahnil Anzar sebut tak ada fakta hukum Prabowo pelanggar HAM

Merdeka.com - Capres Prabowo Subianto diduga pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu, khususnya saat ia masih menjabat sebagai Danjen Kopassus di era Orde Baru. Dugaan ini kemudian kerap kembali dimunculkan menjelang kontestasi politik. Apalagi Prabowo akan kembali maju pada Pilpres 2019 mendatang.

Koordinator Juru Bicara Koalisi Indonesia Adil Makmur (Prabowo-Sandi), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan tak ada fakta hukum Prabowo sebagai pelanggar HAM. Karena itu tak khawatir tuduhan itu berpengaruh dalam Pilpres mendatang.

Isu Prabowo terlibat pelanggaran HAM menurutnya selalu diproduksi saat Pilpres. "Itu selalu diproduksi pada saat masuk kontestasi Pilpres atau kontestasi politik lainnya. Dan tak ada fakta hukum yang menyatakan Prabowo pelanggar HAM," jelasnya di Jalan Kertanegara Nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/9).

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini mengatakan Prabowo sampai saat ini ikhlas menerima tuduhan itu. Prabowo, lanjutnya, tak pernah merespons tuduhan itu.

"Saat ini beliau ikhlas saja mendiamkan fitnah itu. Itu membuktikan beliau sangat patriotik dalam menyikapi fitnah itu. Saya pikir fitnah itu tak akan mengurangi simpati masyarakat dan justru saya yakin akan menambah simpati masyarakat, karena pak Prabowo terus difitnah," kata dia.

Sebelum memutuskan masuk dalam tim kampanye Prabowo-Sandi, Dahnil mengatakan banyak melakukan diskusi dan pengamatan. Alasan ia bergabung karena menilai Prabowo adalah sosok yang berani membuat keputusan atas nama diri sendiri.

"Tidak dikontrol oleh kekuatan lain. Dan karakter itu ada di Pak Prabowo dan Pak Sandi," ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Dahnil, dirinya memiliki kesesuaian visi dan misi terkait Indonesia adil dan makmur. Ia mengatakan yang paling dibutuhkan Indonesia ialah pemimpin yang mampu menghadirkan keadilan dan kemakmuran. Ia menilai saat ini muncul ketidakadilan hukum, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakadilan politik.

"Untuk melawan ketidakadilan itu, karena ketidakadilan itu dipraktekkan dan dikendalikan oleh mereka-mereka yang saya sebut sebagai politcal bandit. Bandit politik. Jadi masalah kita di Indonesia ini bukan masalah sekadar masalah teknis ekonomi, bukan sekadar masalah teknis politik, impor dan segala macam. Bukan sekadar masalah-masalah itu. Tapi yang membuat impor tinggi, yang membuat masalah-masalah teknis ekonomi itu bermasalah karena ada praktek political bandit," jelasnya.

"Siapa yang bisa melawan praktek-praktek political bandit? Tentu adalah orang yang berani. Dan salah satu orang yang berani buat keputusan atas nama dirinya sendiri itu adalah Pak Prabowo dan Mas Sandi," tutupnya.