Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Dana aspirasi adalah dana syahwat para politisi'

'Dana aspirasi adalah dana syahwat para politisi' Ilustrasi Anggota DPR MPR. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota DPD asal Sulawesi Utara Benny Rhamdani menolak dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun bagi 560 anggota DPR. Dia menduga dana tersebut merupakan dana 'syahwat' para politikus.

"Dana aspirasi adalah dana syahwat para politisi yang memanipulasi konstitusi dan aspirasi masyarakat. Dana aspirasi itu jelas harus ditolak, karena efek domino yang dihasilkan oleh dana aspirasi itu adalah memperlebar jurang antara Timur dan Barat Indonesia. Bagian timur yang semakin tertinggal," ujarnya kepada merdeka.com di Manado, Jumat (26/6) malam.

Dikatakannya, tindakan para legislator yang menyetujui dana aspirasi mencerminkan bahwa negara ini sedang mengoleksi politikus bukan negarawan. "Kalau mereka mengedepankan sikap-sikap kenegarawan, maka yang harus dipikirkan adalah seluruh tumpah darah mereka, karena itu yang diamanatkan konstitusi," ujar Wakil Ketua Komite I DPD RI ini.

Orang lain juga bertanya?

Yang terjadi saat ini, dilanjutkan dia, pembangunan yang sangat pesat hanya terfokus di pulau Jawa dan bagian barat Indonesia, sementara wilayah timur terus tertinggal dan bahkan miskin.

"Nah coba bayangkan dana untuk 560 anggota DPR itu menghabiskan Rp 11 triliun kemudian Rp 8 triliun itu habis di Jawa. Padahal Jawa ini luasnya hanya 6 persen luas republik. Jadi bagaimana bisa uang negara, uang rakyat yang Rp 11 triliun itu dihabiskan di Jawa yang luas mereka hanya 6 persen. Dan sebagian besar dari republik ini hanya mendapatkan Rp 3 triliun," ujar Rhamdani dengan nada kesal. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat

Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?

Uang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Ada Kabupaten Anggarannya Besar Tapi Program Tidak Jelas, Banyak Dipakai Hibah Politik
Jokowi: Ada Kabupaten Anggarannya Besar Tapi Program Tidak Jelas, Banyak Dipakai Hibah Politik

Jokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.

Baca Selengkapnya
Ketua ICMI: Hanya yang Bermodal Besar Bisa Eksis dalam Perpolitikan Indonesia
Ketua ICMI: Hanya yang Bermodal Besar Bisa Eksis dalam Perpolitikan Indonesia

Keadaan ini jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa.

Baca Selengkapnya
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
Anies: Kita Masih Alami PR Besar, Ketimpangan Luar Biasa di Luar Pulau Jawa
Anies: Kita Masih Alami PR Besar, Ketimpangan Luar Biasa di Luar Pulau Jawa

Anies menyampaikan, contoh nyatanya dapat dilihat pada daerah yang berada di luar Jakarta dan wilayah sekitarnya yang menjadi pusat pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Budiman Sudjatmiko: Indonesia Butuh Meritokrasi
Budiman Sudjatmiko: Indonesia Butuh Meritokrasi

Budiman menyinggung, demokrasi yang dibicarakan akhir-akhir ini hanya sebatas persoalan eksistensi belaka.

Baca Selengkapnya
Anies: Ketimpangan Itu Nyata, Pembangunan Itu Tentang Manusia Bukan Infrastruktur
Anies: Ketimpangan Itu Nyata, Pembangunan Itu Tentang Manusia Bukan Infrastruktur

Capres Anies Baswedan menyatakan ketimpangan sangat nyata ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Bedah Visi Misi Capres: Target Ekonomi Sulit Terwujud Selama Ada Oligarki di Belakang Capres
Bedah Visi Misi Capres: Target Ekonomi Sulit Terwujud Selama Ada Oligarki di Belakang Capres

Ronny menyoroti kendala laten terjadi pada pergerakan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya